‘Hantu’ itu muncul pada saat yang tepat: jelang Pemilihan Umum 2024. Hantu bernama Israel yang selama bertahun-tahun menjadi musuh politik rakyat Indonesia, menjadi sasaran sumpah serapah karena kekejamannya terhadap rakyat Palestina.
Sepanjang sejarah Indonesia merdeka dan kepemimpinan tujuh presiden, tak ada negara yang paling dihindari di forum resmi selain Israel. Bahkan Presiden Soekarno merelakan tiket kualifikasi Piala Dunia 1958 terbang karena menolak bertanding melawan negara tersebut. Setelah menampik kehadiran Israel dalam Asian Games 1962, praktis Indonesia tak pernah bersinggungan langsung lagi dengan Israel dalam turnamen olahraga internasional.
Persinggungan baru terjadi tahun ini, saat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Israel lolos ke Piala Dunia dengan status runner-up Piala Eropa U19 yang diselenggarakan di Slovakia. Mereka kalah 1-3 dari Inggris di final. Sepanjang sejarah turnamen Piala Dunia U20, ini kali pertama Israel lolos dari babak kualifikasi. Selain Israel dan Inggris, Eropa mengirimkan Slovakia, Italia, dan Prancis sebagai wakil dalam Piala Dunia U20.
Rencana kehadiran timnas Israel ini direspons keras oleh sejumlah organisasi dan partai politik dengan latar belakang ideologi berbeda. Mereka kompak menolak kehadiran Israel, termasuk dua gubernur kader PDI Perjuangan: Wayan Koster dan Ganjar Pranowo. Seluruh suara protes sama-sama menjadikan kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina sebagai alasan penolakan.
Keikutsertaan tim nasional Israel menempatkan Indonesia dalam posisi dilematis. Pemerintah ingin menjadikan Piala Dunia U20 sebagai bagian dari diplomasi soft power yang menguntungkan Indonesia. Apalagi sebelumnya Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games pada 2018.
“Pemerintah ingin kita dilihat sebagai negara yang well organized. Dengan menggelar event olahraga besar, citra dan nama kita dikenal luas di dunia internasional dan punya multiplier effect seperti turisme dan perekonomian,” kata Eby Hara, doktor ilmu hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (25/3/2023).
Namun di sisi yang lain, penolakan terhadap Israel oleh sejumlah kalangan harus dilihat sebagai komitmen terhadap konstitusi dan simbol perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan dan penindasan. “Terkadang masalah ini dihubungkan dengan sentimen agama. Tapi sebetulnya yang kita lawan adalah penindasan, eksploitasi, dan penghapusan identitas Palestina,” kata Eby, merujuk sikap PDI Perjuangan yang menjadikan kebijakan politik Presiden Soekarno sebagai referensi.
“Saya kira protes-protes itu perlu untuk menegaskan kembali komitmen kita melawan lupa terhadap eksploitasi dan penindasan terhadap rakyat Palestina,” kata peneliti di Center for Research in Social Sciences and Humanities (C-RiSSH) Universitas Jember ini.
Apalagi saat ini kendati hubungan diplomatik belum terjalin, sebagian elemen bangsa Indonesia sudah menjalin hubungan dengan Israel, salah satunya hubungan dagang. Ada kecenderungan komunitas internasional melupakan tindakan Israel terhadap Palestina, karena kepentingan pragmatis ekonomi dan militer. “Indonesia dari aspek pemerintahan juga cenderung lupa terhadap hal ini,” kata penulis buku Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme Sampai Konstruktivisme ini.
Dengan pertimbangan kemanusiaan dan komitmen perlawanan terhadap penindasan, Eby menyarankan pemerintah agar menolak kehadiran tim nasional sepak bola Israel. “Kalau menurut saya sih visanya tidak usah dikeluarkan,” katanya.
Eby menyadari ini sebuah langkah yang sulit untuk diambil. “Kita ini sekarang hidup di dunia yang sangat pragmatis. Kita takut. Tapi itu tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tegas ya kita mohon maaf kepada FIFA. Ini persoalan serius, karena masyarakat kita juga menolak,” katanya.
“Mungkin pemerintah akan kehilangan muka. Apalagi cita-cita kita menjadikan sepak bola sebagai diplomasi soft power tidak berhasil. Tapi ada aspek lain yakni aspek ideologi dan komitmen. Pemerintah justru menegaskan sikap Soekarno bahwa penindasan harus dihapuskan,” kata Eby.
Lagipula, kehadiran timnas Israel di Indonesia, menurut Eby, berpotensi memunculkan situasi tidak kondusif. “Pengamanannya ekstra ketat dan sangat tidak kondusif. Cost-nya sangat besar. Kadang-kadang emosi masyarakat juga bisa tidak terkendali dan tak bisa diperkirakan,” katanya.
Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, membaca isu keikusertaan timnas Israel U20 ini dalam dua perspektif, yakni perspektif implikasi politik luar negeri dan intrik politik domestik.
Dari aspek politik luar negeri, citra Indonesia sebagai negara pendukung pembebasan Palestina di mata dunia Islam dan sebagian anggota PBB akan memguat, jika ternyata timnas Israel U20 nantinya benar-benar ditolak resmi pemerintah.
“Namun citra ini baru sebatas politik, dan belum tentu berimbas langsung terhadap ekonomi berupa hadirnya investor dari negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) ke Indonesia. Terlebih Arab Saudi juga tengah menjalin baik hubungan dengan Israel dan Arab adalah sekutu penting Amerika Serikat,” kata Iqbal.
Hubungan bilateral, regional dan multilateral yang melibatkan Israel dan Indonesia justru akan terancam dengan penolakan pemerintah. “Misalnya, negara-negara sekutu Israel, seperti Amerika Serikat, berpotensi menghalangi kepentingan-kepentingan internasional Indonesia di forum PBB,” kata Iqbal..
“Denda atau sanksi bisa saja beruntun menimpa Indonesia sebagaiman dialami pada era Soekarno. Tapi Soekarno saat itu tetap bersikukuh menerima denda atau sanksi semacam ini karena keras menentang ‘penjajahan kapitalisme’ Amerika,” kata Iqbal.
Sementara untuk konteks politik domestik, Iqbal menyoroti dua keuntungan yang ingin dipetik PDI Perjuangan dari isu ini. Pertama, memunculkan situasi dilematis di kalangan koalisi perubahan pendukung Anies Baswedan dan koalisi pemerintahan Joko Widodo, terutama Gerindra, dalam urusan dengan Amerika Serikat. Prabowo Subianto tentu tak ingin isu penolakan terhadap timnas Israel membuatnya dalam posisi dilematis itu.
Kedua, PDI Perjuangan ingin mempertahankan kepercayaan basis pemilih dari kalangan Islam nominal agar tidak pindah ke lain partai. “Lewat retorika ini diharapkan jadi sugesti politik bahwa PDIP peduli terhadap Palestina,” kata Iqbal.
Sebenarnya tak ada jaminan PDI Perjuangan bisa memastikan suara pemilih baru. Jika timnas Israel benar-benar gagal ke Indonesia, suara pemilih untuk PDI Perjuangan bisa jadi bertambah. Namun Iqbal percaya, pertambahan suara itu sedikit dari kalangan Islam nominal dan bukan dari kalangan Islam taat atau santri. Hal ini dikarenakan konstalasi politik domestik di Indonesia juga berubah.
Isu ‘anti-Israel’ bukan satu-satunya isu yang dengan mudah menarik pemilih. “Rasionalitas pemilih Indonesia semakin teruji untuk menilai seberapa keberpihakan rezim pemerintahan pada kepentingan kesejahteraan dan keadilan sosial ketimbang kepentingan rezim pada oligarki,” kata Iqbal.
Apalagi, menurut Iqbal, selama ini elite politik PDI Perjuangan tak banyak menaruh perhatian terhadap isu Israel dan Palestina. Suara-suara protes yang muncul dari kalangan PDI Perjuangan bisa dianggap tak lebih dari dramaturgi untuk kepentingan politik pemilu saja, yang sangat berbeda dengan visi politik Soekarno pada masa lampau.
Suara-suara elite PDI Perjuangan dianggap Iqbal tak murni menyuarakan kemanusiaan dan keadilan sosial. “Ini berbeda dengan idealisme komunitas partai atau ormas Islam yang memang dari dulu membela Palestina. Kalau benar murni sebagai bentuk peduli kemanusiaan dan keadilan, bagaimana dengan nasib warga dan lingkungan alam di pegunungan Kendeng dan Wadas yang sampai sekarang masih menyisakan masalah kemanusiaan dan ketidakadilan?” katanya.
Iqbal memperkirakan, riuh rendah perdebatan ini akan berakhir dengan kemenangan Israel. Pemerintahan Joko Widodo pada akhirnya tidak akan berani menolak kehadiran timnas Israel. Suara-suara protes bahkan dari PDI Perjuangan tidak akan didengar.
“Perkiraan saya, timnas Israel tetap akan ikut. bertanding. Citra pemerintahan Jokowi bisa memburuk di mata dunia Islam. Tapi dinilai sportif positif di mata Amerika dan FIFA. Meskipun kita tahu, sepak bola itu urusan PSSI dan pemerintah tidak bisa intervensi. Tapi berhubung isu Israel adalah isu politik, dan ditolak politisi PDIP, maka citra Jokowi bisa terpengaruh juga,” kata Iqbal.
Menurut Iqbal, isu Israel pada era Soekarno berbeda dengan era pascareformasi. “Pada masa Soekarno, banyak negara baru merdeka dan baru membangun blok kepentingannya di PBB. Dukungan Soekarno pada Palestina berimplikasi Indonesia memperoleh dukungan negara-negara Islam di Asia-Afrika, meskipun dikemas sebagai arah politik NonBlok. Di era pascareformasi, pasca runtuhnya blok komunis, peta politik dunia berubah,” katanya.
Sementara itu, dalam konteks politik elektoral, menurut Iqbal, PDI Perjuangan akan dinilai gagal memainkan agenda isu Israel untuk ‘mengganggu’ soliditas koalisi perubahan maupun koalisi di tubuh rezim Jokowi. PDI Perjuangan sebagai partai penguasa bisa dipandang tidak memiliki kekuatan atau pengaruh terhadap Presiden Joko Widodo.
Hubungan PDI Perjuangan dan Jokowi akan memburuk, karena menurut Iqbal, kebijakan menerima timnas Israel bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk pembangkangan petugas partai terhadap partainya. “Selain itu, capres yang di-endorse Jokowi di mata pemilih muslim tentu bisa terdiskon cukup besar,” katanya.
Posisi Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden juga akan semakin turun di mata pemilih muslim. Pada akhirnya dia akan dianggap tak memiliki daya pengaruh dan tak bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi. “Ganjar tidak bisa menolak titah PDIP. Ketika diperintah untuk lantang menolak tim Israel, pasti lantang dia suarakan. Giliran Jokowi izinkan Israel main, bisa apa Ganjar dan PDIP?” kata Iqbal. [wir]
