Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Jatim siap melakukan penguatan dan percepatan program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Ketahanan Pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan yang digelar di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Gedung Setdaprov Jatim, Kamis (21/8/2025).
Rakor ini dihadiri oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, para wakil menteri, pimpinan BUMN, Forkopimda Jatim, serta seluruh bupati/wali kota se-Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah optimistis menteri maupun wakil menteri yang hadir bersama pimpinan Danantara dan BUMN akan memberikan jawaban dari sejumlah kendala yang terjadi di daerah mulai dari program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis hingga ketahanan pangan.
“Insya Allah kita bisa lari cepat sebagai bagian dari tim penyukses program Presiden, supaya capaiannya bisa lebih maksimal,” kata Khofifah.
“Jadi, penguatan ini harus berseiring. Di provinsi tentu Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kajati. Kalau MBG dengan Komando Armada (Koarmada) II dan Komando Daerah Militer TNI AL (Kodaeral) V. Kalau di kabupaten/kota dengan Dandim, Kapolres, Kajari dipimpin Bupati/Wali Kota, kami siap melakukan penguatan dan percepatan,” tambahnya.
Di Jawa Timur, lanjut Khofifah, sebanyak 8.494 KDKMP telah berbadan hukum. Yang mana, sejumlah 8.420 atau 99 persen KDKMP Jatim merupakan koperasi baru, sementara yang merupakan pengembangan dari koperasi yang sudah ada berjumlah 74.
“Sebanyak 68 KDKMP sudah mulai beroperasi di kabupaten/kota di Jawa Timur. Rinciannya, sembilan menjadi mockup nasional dan 59 KDKMP mulai menjalankan usahanya,” tambahnya.
“Tentu di lapangan kita juga temui berbagai kendala mulai dari permodalan, skema pembayaran hingga regulasi. Maka lewat rapat hari ini kita akan menemukan jawabannya,” tukasnya.
Mengenai Makan Bergizi Gratis, Khofifah mengungkapkan, bahwa Jawa Timur telah mengeluarkan SK Pembentukan Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/605/013/2025.
“Ada total 714 SPPG di Jatim berdasarkan jenis dan 16.930 total petugas berdasarkan jenis tugas dan telah memberikan manfaat pada 1,9 juta masyarakat. Ini akan kita maksimalkan, sehingga serapan tenaga kerjanya makin bagus, UKM kita juga makin bagus, produk pertanian juga makin bagus,” ungkapnya.
“Rekomendasi kami perlu dioptimalkan peran perwakilan BGN. Jikalau tempatnya belum menemukan secara lebih strategis itu ada gedung depan Grahadi sebelah kiri, monggo digunakan, timnya Pangdam, Kapolda, Kajati bisa bersama-sama di sana, kordinasi dengan tim satgas,” katanya.
Sedangkan kinerja ketahanan pangan, orang nomor satu di Jatim tersebut menuturkan, ketahanan pangan di Jatim meningkat secara signifikan dalam enam tahun terakhir.
“Sesungguhnya posisi Jatim Alhamdulillah nilai tukar petani mengalami peningkatan. Di Jawa Timur kita ini lumbung pangan nasional, kita punya surplus cukup besar,” lanjutnya.
“Tetapi bahwa di pasar-pasar yang terkait SPHP butuh dorongan khusus supaya beras medium ini bisa didorong ke pasar tradisional. Saya ke Pasar Tanjung Jember, lantai 1 maupun 2 tidak ada beras SPHP. Saya tanya mulai kapan tidak ada, mulai April. Maka saya mohon kepada Bupati/Wali Kota agak sering turun intensif sembari koordinasi langsung dengan Bulog setempat agar pemenuhan kebutuhan beras masyarakat makin merata dan terjangkau,” tambahnya.
Dia mengatakan, pada 1 September ini BPS akan turun survei. “Ketika BPS turun survei, kemudian ketika konsumsi rumah tangga paling tinggi adalah beras, mereka sebetulnya kemampuannya adalah beras medium. Tetapi mereka tidak temukan itu, sehingga beli beras premium. Maka ini akan berpengaruh pada angka kemiskinan di masing-masing daerah secara akumulatif di Jawa Timur,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan, apresiasi kepada Gubernur Jatim yang sukses membawa Jawa Timur menuntaskan 8.494 KDKMP.
“Bu Gubernur tadi sangat menguasai sekali, luar biasa, capek saya jadi hilang. Terima kasih Ibu, semoga bisa menjadi pilot project bagi daerah lainnya,” kata Zulkifli.
“Mengenai KDKMP, saya akui betul banyak ditemukan hambatan dan masalah yang terjadi di lapangan. Maka itulah perlunya Satgas,” lanjutnya.
Menurutnya, peran satgas bisa menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan.
“Maka perlunya satgas itu untuk membina, jika bisa saya minta tiga tahun dibina,” ungkapnya.
Menanggapi kelangkaan beras, Menko Zulhas langsung berkoordinasi dengan Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani via telepon untuk memastikan beras SPHP di Jawa Timur segera dipercepat.
“Karena bulan depan BPS turun survei, jadi ini SPHP kurang atau sedikit sekali masuk pasar tradisional. Tolong ya segera,” tegasnya.
Senada dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi kembali menyampaikan apresiasi terhadap Jatim sebagai provinsi yang tercepat dalam Pembentukan KDKMP dan menjadi contoh bagi provinsi lain.
“Karena gubernurnya orang koperasi. Maka harapannya bisa menularkan kesuksesannya dan memberi contoh bagi daerah lain khususnya program KDKMP,” terangnya.
Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan, dirinya siap keliling Jawa Timur untuk memastikan KDKMP bisa tepat sasaran dan semakin meningkatkan ekonomi desa.
“Desa di Jatim yang kami data di sini ada 4.005 yang masuk kategori desa mandiri. Untuk kelurahan ada 773. Jadi, kalau Jatim selesai akhir bulan atau September, maka sepertiga pekerjaan nasional untuk 15 ribu diambil oleh Jawa Timur,” ungkap Yandri.
“Saya siap keliling Jawa Timur untuk memastikan Kopdes tepat sasaran dan tepat waktu,” pungkasnya. [tok/aje]
