Jombang (beritajatim.com) – Ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran semakin memanas, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi global, terutama di Indonesia.
Di tengah situasi ini, Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) Jawa Timur, Kuswartono, juga Management Representative PT Maan Ghodaqo Shiddiq Lestari, memberikan pandangannya mengenai dampak ketegangan tersebut terhadap industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
Dalam pernyataan yang disampaikan di Situs Ndalem Pojok Persada Soekarno Kediri, Kuswartono menegaskan bahwa industri AMDK kini berada di titik krusial. Menurutnya, dampak langsung dari ketegangan di Timur Tengah telah memicu kenaikan harga bahan baku plastik (resin PET/PP) hingga 35-45 persen, serta pembengkakan biaya logistik akibat fluktuasi harga energi global.
Kuswartono menjelaskan bahwa krisis ini tidak bisa hanya dihadapi dengan orientasi profit semata. Ia mengingatkan pentingnya untuk memegang teguh prinsip ekonomi Pancasila, yang menempatkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan di atas kepentingan ekonomi semata.
“Pemerintah harus memahami amanat UUD 1945. Ekonomi kita bukan kapitalis yang mengejar materi, bukan pula komunis. Kita menganut sistem ekonomi Pancasila,” tegasnya, Senin (30/3/2026).
Ia menambahkan bahwa untuk memastikan kedaulatan ekonomi Indonesia, langkah strategis harus diambil agar rakyat bisa menikmati dan mensyukuri kekayaan alam, termasuk akses terhadap air minum yang layak. Dalam menghadapi krisis ini, Kuswartono mengusulkan tiga langkah kunci bagi pelaku industri AMDK:
Pertama, Akselerasi Ekonomi Sirkular: Mempercepat penggunaan material daur ulang (food grade) untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.
Kedua, Optimasi Distribusi: Efisiensi jalur logistik untuk menekan pemborosan energi dan mengurangi dampak fluktuasi harga energi. Dan ketiga, Diversifikasi Produk: Fokus pada kemasan yang lebih efisien agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat luas.
Selain itu, Kuswartono juga mendesak pemerintah untuk hadir secara nyata dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, terutama dalam menghadapi dampak ketegangan geopolitik ini.
Beberapa rekomendasi kebijakan yang diajukan antara lain adalah memastikan stabilitas pasokan energi, memberikan insentif pajak bagi industri yang menyentuh hajat hidup orang banyak, serta memperkuat implementasi OSS dan SIInas untuk meningkatkan daya saing UMKM dan industri besar.
Menutup pernyataannya, Kuswartono mengingatkan bahwa keberhasilan dalam menghadapi dampak perang global tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari terjaganya nilai-nilai kemanusiaan. “Dengan menyeimbangkan efisiensi industri dan tanggung jawab sosial, kita menjalankan amanat konstitusi,” ujarnya.
“Inilah esensi kemerdekaan ekonomi, di mana rakyat bisa merasakan kehadiran negara dalam setiap tetes air yang mereka konsumsi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa,” pungkas Kuswartono. [suf]
