Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Pansus LKPJ DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi, menyatakan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 layak dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Dia menyebut secara yuridis formal dokumen tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Berdasarkan landasan hukum yang ada, LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 layak untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai mekanisme yang diatur,” ujar Adam, Selasa (7/4/2026).
Politisi Golkar inu menjelaskan, LKPJ memuat berbagai aspek penting penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mulai dari capaian program hingga tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya menjadi bagian dari laporan tersebut.
“Ruang lingkup LKPJ mencakup capaian program dan kegiatan, permasalahan serta upaya penyelesaiannya di setiap urusan pemerintahan,” katanya.
Pansus juga mencatat sejumlah capaian kinerja pemerintah daerah yang menunjukkan hasil positif. Beberapa indikator utama bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.
“Dari delapan indikator kinerja utama, lima di antaranya melampaui target, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,33 persen dan IPM sebesar 76,13,” jelas dia.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang belum mencapai target. Kondisi ini menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan agar dapat diperbaiki ke depan.
“Masih ada indikator yang belum optimal, seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup serta beberapa indikator di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan,” ujarnya.
Selain itu, Pansus mencatat perlunya pendalaman terhadap penyajian data dalam LKPJ. Penyajian yang masih dominan bersifat naratif dinilai perlu dilengkapi dengan analisis yang lebih mendalam.
“Diperlukan pendalaman agar tidak hanya bersifat statistik, tetapi juga mampu menggambarkan efektivitas program dan dampaknya bagi masyarakat,” katanya.
Ke depan, Pansus akan melanjutkan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sinkronisasi program dan efektivitas penggunaan anggaran.
“Kami akan melakukan pembahasan dengan OPD untuk memastikan program berjalan efektif dan data capaian kinerja konsisten,” tegasnya.
Adam berharap pembahasan lanjutan dapat memperkuat evaluasi kinerja pemerintah daerah. Hasilnya diharapkan menjadi dasar perbaikan kebijakan dan perencanaan pembangunan ke depan.
“Pembahasan ini diharapkan menjadi dasar perbaikan perencanaan dan kebijakan strategis di tahun berikutnya,” pungkasnya. [asg/but]
