Surabaya (beritajatim.com) – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mengimbau masyarakat Jawa Timur untuk tidak melakukan panic buying terkait beredarnya isu kenaikan harga bahan bakar dan elpiji. Pertamina memastikan pasokan energi tetap aman dan tidak ada pengurangan kuota ke daerah.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada instruksi resmi dari pemerintah pusat mengenai kenaikan harga maupun pembatasan pembelian bensin 50 liter per hari.
“Energi yang disediakan kepada masyarakat tidak dibatasi dan pasokan tetap penuh. Isu kenaikan harga itu terlalu dini karena kami belum menerima instruksi tersebut. Jadi, masyarakat tidak perlu panik apalagi sampai mengantre panjang,” tegas Iwan usai bertemu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (31/3/2026).
Meski pasokan aman, Pertamina mulai mengampanyekan budaya penggunaan energi yang wajar. Berdasarkan ketentuan terbaru dari Dirjen Migas, batas konsumsi elpiji yang dianggap wajar kini diturunkan menjadi maksimal 10 tabung per KK per bulan, dari yang sebelumnya bisa mencapai 15 tabung.
“Padahal hasil survei ITB menunjukkan konsumsi normal rumah tangga itu hanya 4 sampai 5 tabung per bulan. Jadi jatah 10 tabung itu sebenarnya masih sangat longgar,” tambah Iwan.
Adapun untuk sektor UMKM, Pertamina memastikan belum ada pembatasan kuota.
Gubernur Khofifah mendukung penuh gerakan hemat energi yang diinisiasi oleh Pertamina. Untuk memastikan elpiji 3 kg (subsidi/PSO) tepat sasaran, Khofifah mengusulkan penerapan sistem klasterisasi berdasarkan desil (tingkat kesejahteraan) ekonomi masyarakat.
Khofifah menyarankan agar kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah (Desil 1 hingga Desil 5 atau 6) tetap menjadi prioritas penerima elpiji 3 kg (LPG melon).
“Di atas desil tersebut (keluarga mampu), sebaiknya memang menggunakan yang non-PSO seperti ukuran 5,5 kg atau 12 kg. Proses pemetaan ini penting agar tidak ada kekhawatiran masyarakat terhadap akses energi,” ujar Khofifah.
Mantan Mensos RI ini juga meminta para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk segera memastikan diri terdaftar di pangkalan resmi. Langkah ini diambil agar usaha kecil mereka tidak terganggu oleh kepanikan pasar akibat informasi yang kurang komprehensif.
“Regulasi ini tujuannya memberi kepastian. Kebutuhan masyarakat insyaAllah akan tetap tersuplai. Jadi tolong jangan panic buying,” pungkasnya. [tok/beq]
