Surabaya (beritajatim.com) – Presiden RI, Joko Widodo, telah menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Dalam pidatonya, Presiden mengusulkan sejumlah asumsi ekonomi makro untuk tahun depan, termasuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 7,1 persen, dan nilai tukar rupiah pada Rp16.100 per Dolar AS.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menanggapi usulan tersebut dengan mengharapkan adanya kesepakatan untuk menetapkan target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, yaitu minimal 5,4 persen.
“Pada pembahasan dengan Banggar DPR nanti, saya berharap pemerintah setuju target pertumbuhan tahun depan minimal 5,4 persen. Angka ini moderat dan dapat menjadi modal untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi tinggi seperti masa lalu,” kata Said.
Ia juga menekankan bahwa Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi 6-7 persen sebelum krisis moneter 1998, dan target ini sejalan dengan harapan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Said Abdullah juga menyoroti pentingnya menurunkan suku bunga SBN dan memperkuat kebijakan valas agar nilai tukar rupiah bisa lebih stabil di kisaran Rp15.900-16.000 per Dolar AS. Ia menekankan perlunya fokus pada kebijakan fiskal yang lebih strategis, terutama dalam kondisi fiskal yang terbatas saat ini.
“Sebab kita sudah menghadapi beban bunga utang yang semakin tinggi, dan tertinggi di ASEAN. Idealnya suku bunga SBN bisa di level 6,7 persen. Dari sisi kebijakan fiskal, ke depan hendaknya pemerintah lebih fokus pada program-program yang lebih urgen di tengah kondisi fiskal yang terbatas,” katanya.
Program Kemandirian Pangan dan Energi Jadi Fokus Kebijakan
Dalam pidatonya, Said Abdullah juga menekankan pentingnya program kemandirian pangan, mengingat Indonesia masih bergantung pada impor berbagai komoditas, seperti beras, gula, dan kedelai. Sejak 2014 sampai 2023, jumlah kumulatif impor beras nasional mencapai 8,95 juta ton beras.
“Kita perlu program kemandirian pangan yang lebih fokus, yakni mendorong pangan pokok agar tidak bertumpu pada beras. Sebab kita memiliki keanekaragaman pangan pokok yang beragam,” jelasnya.
Ia menyarankan agar ke depan, pangan pokok tidak hanya bertumpu pada beras, tetapi juga pada umbi, sagu, dan sorgum. “Program teknologi pangan harus mendorong tumbuhnya industrial farming dan optimalisasi lahan tidak produktif,” tambahnya.
Kalau dihitung, 2019-2023 nilai impor beras nasional mencapai 1,95 miliar USD. Impor gula juga tidak kalah fantastis. Tahun lalu saja impor gula mencapai 5,07 juta ton dengan nilai 2,88 miliar USD. Komoditas lainnya seperti kedelai, susu, jagung, daging sapi, sayuran, buah semuanya impor.
Pada tahun 2023 lalu, ekspor hasil pertanian 6,5 miliar USD, sedangkan nilai impornya mencapai 11,59 miliar USD, sehingga defisit impor hasil pertanian mencapai 5,0 miliar USD.
Di sektor energi, Said juga menyoroti defisit besar dalam impor minyak dan gas bumi. Ia mengusulkan agar transformasi energi segera digeser ke listrik, memanfaatkan produksi listrik dalam negeri yang didukung oleh suplai batubara yang memadai.
“Rentang 2015-2023 impor minyak mentah kita mencapai 69,3 miliar USD, sementara ekspor kita hanya 30,1 miliar USD. Sehingga, ada defisit 39,2 miliar USD. Demikian juga dengan nilai impor hasil minyak mencapai 165,2 miliar USD, sedangkan nilai ekspor hanya 17,9 miliar USD yang berakibat defisit sangat dalam 147,3 miliar USD,” tambahnya.
Sejak konversi program minyak tanah ke LPG, lanjut dia, kebutuhan impor LPG Indonesia terus meningkat. Dalam rentang 2015-2023, kebutuhan impor LPG mencapai 51,4 juta ton, di lain pihak setiap tahun Indonesia bisa ekspor gas alam dengan nilai yang cukup fantastis. Periode 2015-2023 nilai ekspor gas alam mencapai 70,2 miliar USD.
“Bauran energi baru dan terbarukan harus lebih progresif, dengan target minimal 30 persen dalam lima tahun ke depan,” tegasnya.
Afirmasi Kebijakan SDM dan Infrastruktur
Said Abdullah juga mengkritisi rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, dengan lebih dari 54,6 persen tenaga kerja hanya berpendidikan SMP atau lebih rendah.
Ia menekankan pentingnya afirmasi untuk memperbaiki kualitas SDM, agar Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi secara maksimal.
Selain itu, indeks pembangunan manusia Indonesia yang masih berada di peringkat keenam di ASEAN juga menjadi perhatian serius.
“Kebijakan fiskal harus mendorong penguatan infrastruktur yang mendukung program kemandirian pangan, energi, dan peningkatan kualitas SDM. Ini akan memastikan belanja infrastruktur lebih fokus dan efektif di tengah ruang fiskal yang terbatas,” pungkasnya. [tok/ian]
