Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melaporkan pada bulan Maret 2024 ada lima daerah yang menetapkan status Kasus Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD). Lima daerah tersebut adalah Jepara, Enrekang, Kutai Barat, Lampung Timur, dan Kabupaten Nagekeo.
Hingga dengan pekan ke-11 tahun 2024 terdapat 35.556 kasus DBD di Indonesia dengan 290 kematian. Angka DBD secara nasional juga naik dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Untuk itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pengerahan sumber daya pemerintah untuk menangani kasus DBD dari hulu ke hilir.
Kurniasih berpendapat, Pemerintah Pusat dan Daerah perlu memusatkan sumber daya untuk melakukan respons cepat mulai dari pencegahan hingga memastikan kesiapan faskes ketika kasus DBD melonjak.
“Semua tindakan pencegahan bukan hanya disosialisasikan tapi dilakukan bersama masyarakat semisal fogging, pemberantasan sarang nyamuk (PSN), 3M Plus yang publik mungkin hanya mengenal 3 M saja. Sebaiknya gerakan ini dilakukan langsung oleh kelurahan ke bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” kata Kurniasih.
Anggota Fraksi PKS DPR RI ini juga menambahkan, mitigasi dari sisi tindakan di fasilitas kesehatan juga perlu diperhatikan dengan jaminan ketersediaan kamar perawatan mengingat Fasyankes di wilayah KLB mungkin kerepotan dengan membludaknya pasien.
“Apalagi kita juga menghadapi bencana di beberapa wilayah sehingga potensi fasilitas kesehatan harus semuanya siap dan siaga mengingat siklus DBD tidak satu dua hari tapi cukup lama. Jangan sampai ketika kondisi sudah darurat, fasilitas kesehatan keteteran,” ujar Kurniasih.
Kurniasih berharap masyarakat juga waspada dengan merebaknya kasus DBD ini. Melakukan gotong royong minimal di rumah sendiri dengan memastikan gerakan PSN dan 3M Plus bisa dilakukan.
“Jangan segan-segan memeriksakan ke Fasyankes terdekat jika ada gejala-gejala, sebagai ikhtiar untuk mendeteksi dini gejala DBD dan bisa tepat sasaran dalam penanganannya,” katanya. [hen/aje]
