Sebanyak 81 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Malang menghadiri acara satu Dasawarsa Undang-Undang Desa di Istora Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
KUMPULAN BERITA uu desa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades).
Para kepala desa (kades) di Kabupaten Bojonegoro belum menerima surat keputusan (SK) tentang perpanjangan masa jabatan sesuai ketentuan UU Desa yang baru.
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Ngawi tahun 2025 ditunda. Hal ini disebabkan oleh perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
DPR RI mengesahkan Revisi Undang Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang UU Desa. Selain UU Desa, DPR juga mengesahkan UU DKI Jakarta.
Meski demikian kaitan revisi Undang Undang (UU) Desa tidak bisa dilakukan secara buru buru.
Ketua DPC APDESI Kabupaten Malang, Helmiawan Khodidi mengungkapkan, terdapat plus dan minus dari perpanjangan masa jabatan kepala desa 9 tahun.
Malang (beritajatim.com) – Ribuan kepala desa (kades) menggelar aksi damai di Jakarta, Selasa (17/1/2023) siang ini. Tuntutan mereka adalah revisi…
Jakarta (beritajatim.com) – Komite I DPD RI melihat pelaksanaa UU Desa masih jauh dari semangat UU Desa itu sendiri lantaran…
