Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten…
KUMPULAN BERITA Sekda Jember Hadi Sasmito
Bupati Hendy Siswanto meminta seluruh pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk taat pajak. Jika tidak, maka tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) tak akan diberikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, soal pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalokasikan Rp 1 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, memangkas usulan nominal dana hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari Rp 42,1 miliar menjadi Rp 35,6 miliar.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak pergantian koordinator sekretariat (korsek). Pemerintah Kabupaten Jember meminta Bawaslu untuk saling menghormati kewenangan masing-masing lembaga, terutama dalam hal penataan sumber daya manusia kepegawaian.
Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terlambat dalam mengawal proses hibah dana daerah, sehingga belum menandantangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sampai saat ini.
Setelah membangun infrastruktur jalan pada tahun pertama dan kedua pemerintahan, Bupati Hendy Siswanto mulai mengembangkan kawasan berbasis ekonomi.
Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan batal menerima dana penyertaan modal sebesar Rp 15 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun ini.
“Kenapa tren belanja modal kita turun? Ya karena belanja barang dan jasa kita naik. Kenapa naik? Ya karena ada belanja wajib. Belanja wajib ini semua yang terkait dengan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan non ASN,” kata Hadi Sasmito, Sekda Jember.
