Alun-alun Jember Nusantara dipuji ramah disabilitas. Sementara gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, dikritik karena susah diakses penyandang disabilitas.
KUMPULAN BERITA penyandang disabilitas Jember
Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum memiliki Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan daerah tentang disabilitas.
Aktivis kalangan disabilitas mengungkapkan kekecewan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) 2025-2029, dalam rapat di gedung DPRD Kabupaten Jember, Rabu (16/4/2025).
Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menempati peringkat ke-7 berdasarkan The Best 22 Ranking of Unesa-Dimetric (Disability Inclusion Metrics) 2022. Unesa-Dimetric adalah pemeringkatan internasional bagi kampus ramah difabel.
Hendy Siswanto, Bupati Jember, Jawa Timur, menyurati Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Dia meminta agar passing grade atau nilai minimal kelulusan untuk peserta difabel dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dibedakan dengan peserta umum.
Dua aktivis difabel Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kusbandono dan Eko Puji Purwanto, melaporkan kegagalan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke Ombudsman RI dan hendak menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tak lolos tes seleksi untuk mengisi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dua orang aktivis difabel melayangkan protes. Mereka merasa mengalami diskriminasi dari panitia seleksi.
Kaum difabel mendesak pemerintah daerah, DPRD, dan Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, bekerja sama menata pedagang kaki lima di Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari. Penataan PKL bukan hanya tanggung jawab Pemkab Jember.
Jalan Jawa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, berbahaya untuk kaum difabel. Banyaknya pedagang kaki lima yang memblokade trotoar dan kepadatan arus lalu lintas menjadi kombinasi yang tak ramah untuk mereka.
Jember (beritajatim.com) – Kabupaten Jember, Jawa Timur, memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang…
