Jember (beritajatim.com) – Kaum difabel mendesak pemerintah daerah, DPRD, dan Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, bekerja sama menata pedagang kaki lima di Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari. Penataan PKL bukan hanya tanggung jawab Pemkab Jember.
Jalan Jawa terletak di Kecamatan Sumbersari yang menjadi satu dari empat ruas jalan yang mengelilingi kampus Universitas Jember. Tak hanya ada kampus Universitas Jember, di jalan ini ada kampus Universitas PGRI Argopuro, SMA Negeri 2, SMP Negeri 3, beberapa kantor pemerintah, dan pertokoan maupun kafe.
Trotoar Jalan Jawa saat ini sudah beralih fungsi menjadi lapak PKL. Kepala Dinas Perhubungan Jember Agus Wijaya mengatakan, pedagang kaki lima dan kendaraan yang parkir di bahu jalan menyebabkan kemacetan di Jalan Jawa.
“Jangankan bagi difabel yang seharusnya ada jalur khusus, pengguna jalan yang lain juga sangat dirugikan oleh macetnya area jalan yang dulu sangat ramah bagi mahasiswa untuk ke kampus dengan berjalan kaki,” kata Kusbandono, Ketua National Paralympic Committee of Indonesia Jember.
Peralihan fungsi trotoar di Jalan Jawa menjadi lapak PKL membuat keselamatan kaum difabel sebagai pengguna jalan sangat tidak terjamin. “Kami mengalami sangat kesulitan untuk lewat di area jalan tersebut,” kata Kusbandono.
Sugianto, seorang penyandang disabilitas amputasi, berharap para pedagang kaki lima diberi tempat khusus yang tidak memakan bahu jalan dan menimbulkan kemacetan. “Bagi pengguna jalan yang secara fisik normal masih bisa nyaman ketika macet menggunakan dua kaki. Sementara kami kaum difabel terkadang hampir jatuh menahan sepeda. Jika trotoar tak lagi buat pejalan kaki ya bagaimana solusi terbaiknya?” katanya.
Kusbandono berpendapat penataan PKL membutuhkan komitmen dan akselerasi yang melibatkan banyak pihak. “Adanya PKL di area trotoar Jalan Jawa tidak lepas permintaan alamiah terhadap kebutuhan dasar mahasiswa untuk mengisi perut, sehingga Unej juga mempunyai peranan penting untuk menfasilitasi tempat berdagang yang lebih manusiawi,” katanya.
Kusbandono mengusulkan sisi timur lapangan Perpustakaan Universitas Jember digunakan untuk pujasera atau pusat makanan. Para PKL di Jalan Jawa direlokasi ke sana. “Pemkab Jember memberi pendampingan dan pengawasan dalam proses penataan PKL, sehingga trotoar berfungsi sebagaimana mestinya,” katanya.
Kusbandono mengingatkan, bahwa Universitas Jember adalah gundang kaum intelektual “Mereka sangat bisa memberi warna terhadap lingkungannya, dan seharusnya mampu merangkul seluruh pemangku kepentingan untuk peka kondisi sekitarnya. Jangan sampai hanya jadi media observasi tanpa adanya aksi kebermanfaatan dari hasil ribuan penelitian,” katanya.
Menurut Kusbandono, Universitas Jember belum menunjukkan keberanian untuk melakukan terobosan yang memuaskan semua pemangku kepentingan. “Sementara itu, Pemkab Jember saat ini belum secara konkretmengatasi persoalan PKL di kawasan kampus. Mereka terjebak pada mekanisme pengerahan konsentrasi masa melalui rekayasa lalu lintas,” katanya.
Kusbandono berharap solusi yang seimbang dan tegas harus menjadi fokus Pemkab Jember melalui beberapa terobosan. “Sementara DPRD Jember jangan menjadikan isu PKL di Jalan Jawa sebatas stimulan meraup suara. Lembaga wakil rakyat ikut andil besar terhadap pembiaran kondisi saat ini,” kritiknya. [wir]
