Penjagaan ketat terlihat di Balai Kota Madiun, pada Rabu (10/1/2026). Akses masuk utama gedung pemerintahan tersebut ditutup dan digembok, menyusul penetapan Wali Kota Madiun
KUMPULAN BERITA Madiun
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi menjadi catatan kelam bagi tata kelola Pemerintah Kota Madiun. Penindakan ini merupakan kali kedua KPK melakukan operasi di Kota Madiun.
Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Wali Kota Madiun Periode 2019 – 2024 dan 2025 – 2030 Maidi (MD) bersama Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah (TM)
Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Ali Mufthi memastikan bahwa Wali Kota Madiun Maidi yang di-OTT KPK, bukanlah kader Golkar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membawa sembilan orang yang sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan di wilayah Kota Madiun.
Wali Kota Madiun Maidi tercatat sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Madiun 2024.
KPK memeriksa Wali Kota Madiun Maidi di Polres Madiun sejak pagi hingga sore hari. Polisi menegaskan hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan.
Wali Kota Madiun Maidi terlihat keluar dari Mapolres Madiun dengan wajah tertutup masker dan tanpa memberikan keterangan kepada wartawan.
Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Hardianto diperiksa KPK di Mapolres Madiun, diduga terkait OTT terhadap Wali Kota Madiun.
Pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Madiun, suasana Polresta Madiun tampak dijaga ketat, Senin (19/1/2026).
