Fraksi Partai Nasional Demokrat di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak pemerintah daerah setempat mengoreksi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peredaran Minuman Keras.
KUMPULAN BERITA Fraksi PKS DPRD Jember
Menurut PKS, masalah ekonomi pasangan muda adalah pekerjaan rumah semua pihak. “Ini karena irisannya banyak.”
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengapresiasi dan menghargai keberhasilan pemerintah daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah menanti lima tahun.
Sidang paripurna akhir pengesahan Peraturan Daerah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (23/6/2023) malam, diwarnai insiden lampu padam.
Saat ini rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tengah dibahas oleh parlemen dan pemerintah daerah.
Kahyangan adalah badan usaha milik daerah (BUMD) sektor perkebunan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1969. Perda itu diperbarui beberapa kali, terakhir Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember.
Danang Kurniawan dari Fraksi PDI Perjuangan, mendesak agar rancangan perda ini memperhatikan berbagai mitigasi bencana yang kemungkinan akan terjadi pada jangka waktu beberapa lama ke depan.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah setempat lebih berpihak ke petani dan nelayan. Penghargaan Satya Lencana Wirakarya untuk Bupati Hendy Siswanto dari Presiden Joko Widodo adalah momentum untuk menunjukkan keberpihakan itu.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak DPRD setempat untuk menyampaikan empat pesan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI di Senayan.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyinggung gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia dalam sidang paripurna pengesahan dua rancangan peraturan daerah, di gedung DPRD Kabupaten Jember.
