Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah setempat lebih berpihak ke petani dan nelayan. Penghargaan Satya Lencana Wirakarya untuk Bupati Hendy Siswanto dari Presiden Joko Widodo adalah momentum untuk menunjukkan keberpihakan itu.
“Satya Lencana Wirakarya adalah tanda kehormatan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada warga yang telah memberikan darma bakti besar kepada negara dan bangsa Indonesia, sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain.Lebih dari, penghargaan ini diberikan Presiden Jokowi pada momentum yang luar biasa, berkaitan dengan petani dan nelayan di seluruh Indonesia,” kata Siswono, juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya, ditulis Kamis (15/6/2023).
Fraksi GIB berharap melalui momentum ini Pemerintah Kabupaten Jember lebih berpihak kepada nasib petani dan nelayan. “Akhir-akhir ini petani kesulitan mendapatkan pupuk untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan mencari solusi untuk hasil panennya. Hampir setiap kali kami melakukan kegiatan bersama masyarakat, seperti reses dan sosialisasi perda, selalu mendapatkan keluhan dan pengaduan petani terkait sulitnya memperoleh pupuk untuk pertanian mereka,” kata Siswono.
Sura petani membuktikan, bahwa pemerintah Kabupaten Jember harus lebih konsentrasi lagi dalam upaya meningkatkan kemakmuran petani dan nelayan. “Bukan hanya sarana dan prasana pertanian, tetapi kepedulian dan keberpihakan dalam alokasi anggaran juga harus ditingkatkan. Kami sangat percaya, bahwa petani, kelompok tani, Kontak Tani dan Nelayan Andalan atau KTNA tidak mungkin bisa berjuang sendiri, tanpa keberpihakan pemerintah,” kata Siswono.
Penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI kepada Bupati Hendy Siswanto juga diapresiasi PKS. Namun setelah penghargaan untuk pengembangan sektor pertanian tersebut diberikan, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, termasuk soal sulitnya akses pupuk subsidi. “Kami harap Pemkab Jember dapat memberi jaminan agar seluruh gabungan kelompok tani dan anggotanya mendapat pupuk sesuai kuota dan memotong mata rantai distribusi agar tepat sasaran,” kata Nurhasan, juru bicara Fraksi PKS.
Nurhasan mengingatkan, masih banyak petani yang belum terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Ini menyebabkan mereka kesulitan mengakses pupuk subsidi. “Oleh karena itu kami mendorong dilakukannya updating data, supaya penerima hak subsidi pupuk di Jember dapat bertambah,” katanya. [wir]
