Cakupan kesehatan universal (universal health coverage atau UHC) warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 2024 mencapai 98,33 persen. Namun hampir separuh kepesertaan tidak aktif.
KUMPULAN BERITA fraksi pdip jember
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyoroti penerima peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Sistem itu perlu diperbaiki karena justru bertentangan dengan semangat awal pemberlakuannya.
Kabupaten Jember, Jawa Timur, memerlukan tambahan ruang kelas sekolah untuk menampung siswa baru. Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pendidikan akan menjadi kunci dalam menyongsong bonus demografi pada 2045.
Fraksi PDI Perjuangan berharap investasi yang masuk ke Kabupaten Jember pada masa mendatang bisa bersahabat bagi status lumbung pangan Jawa Timur dan nasional. Keterpaduan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) jadi kunci.
Penurunan angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Namun Fraksi PDIP Jember memandang itu belum cukup.
Kendati sepakat untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Kamis (4/7/2024) petang, empat fraksi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta agar bagian visi diperbaiki.
Net zero emission mendapat perhatian khusus dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2045.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan Bupati Hendy Siswanto tentang situasi geopolitik global, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai sebutan kultur Pandalungan bukan hanya milik Jember. Perlu ada kajian kesejarahan masyarakat dalam penyusunan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Jember 2025-2045 sebagai penguat.
Rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada rentang 2025-2045 terbagi dalam empat tahap. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember mengkritik empat tahap dalam rancangan peraturan daerah (raperda) yang dibuat pemerintah daerah.
