Penurunan angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Namun Fraksi PDIP Jember memandang itu belum cukup.
KUMPULAN BERITA Fraksi Partai Nasdem Jember
Ada empat sektor kunci pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam dua dekade mendatang yang harus diperhatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Wakil rakyat di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meragukan efektivitas penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Partai Nasional Demokrat berkomitmen tetap mengawal kebijakan Bupati Hendy Siswanto hingga akhir masa jabatan, kendati sudah memberikan rekomendasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk Muhammad Fawait.
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) diperbarui. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menargetkan capaian penerimaan bisa di atas 80 persen dari target kurang lebih sebesar Rp 90 miliar.
Pendapatan daerah dari parkir dengan menggunakan sistem QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, hanya Rp 700 juta sepanjang Januari hingga April 2024. Padahal tarif parkir resmi sudah naik 100 persen.
Target pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tercapai 90,37 persen dari Rp 845,99 miliar. Capaian PAD Rp 764,50 miliar masih perlu dimaksimalkan.
Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyoroti sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp 276,59 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Dibandingkan APBD 2022, ada peningkatan silpa yang sebelumnya Rp 121,33 miliar.
Jember (beritajatim.com) – Penagihan dan penatausahaan piutang pajak daerah oleh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur belum tertib. DPRD Jember memandang…
Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah untuk benar-benar mengawal kemandirian dan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan realisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan potensi masing-masing.
