Kendati sepakat untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Kamis (4/7/2024) petang, empat fraksi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta agar bagian visi diperbaiki.
KUMPULAN BERITA Fraksi Nasdem Jember
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mempersoalkan data dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20254-2045 yang tengah dibahas bersama pemerintah daerah setempat.
Pendapatan daerah dari parkir dengan menggunakan sistem QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, hanya Rp 700 juta sepanjang Januari hingga April 2024. Padahal tarif parkir resmi sudah naik 100 persen.
Target pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tercapai 90,37 persen dari Rp 845,99 miliar. Capaian PAD Rp 764,50 miliar masih perlu dimaksimalkan.
Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyoroti sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp 276,59 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Dibandingkan APBD 2022, ada peningkatan silpa yang sebelumnya Rp 121,33 miliar.
Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengingatkan potensi kerawanan yang dipicu oleh pemasangan gambar kampanye calon legislator dan pasangan calon presiden-wakil presiden. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Jawa Timur, baru akan menertibkan atribut kampanye setelah ada rekomendasi Badan Pengawas Pemilu.
Fraksi Partai Nasional Demokrat menuntut adanya alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2024.
Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan batal menerima dana penyertaan modal sebesar Rp 15 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun ini.
Fraksi Partai Nasional Demokrat meminta Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk mengalokasikan dana bantuan bagi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama dalam Anggaram Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, memandang aset daerah perlu diamankan agar tidak dimanfaatkan oknum-oknum secara ilegal.
