Opini WTP ini didasarkan pada hasil audit BPK Jawa Timup terhadap Laporan Leuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Dengan demikian sejak 2011, Pemkab Jember sudah empat kali memperoleh opini WTP.
KUMPULAN BERITA DPRD Jember
Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Jember dari Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur adalah kado istimewa bagi masyarakat.
Opini WTP ini didasarkan pada hasil audit BPK Jawa Timup terhadap Laporan Leuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Dengan demikian sejak 2011, Pemkab Jember sudah empat kali memperoleh opini WTP.
“Mereka akan kami panggil. Kami ingin tahu lebih jauh pelanggaran mereka. Penting bagi kami memanggil para ASN tersebut, karena fungsi dan tugas DPRD adalah mengawasi kinerja Pemerintah Kabupaten Jember.”
Adu argumentasi terjadi setelah Nurhasan, anggota Komisi A dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mempertanyakan perbedaan dua hal tersebut.
Tidak ada sanksi untuk bupati dan delapan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Jemberdalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, terkait laporan dugaan pelanggaran netralitas dalam kegiatan Jember Berbagi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Ahmad Halim menilai, klub Persid (Persatuan Sepak Bola Indonesia Djember) membutuhkan kreativitas dan gotong royong untuk tumbuh dan berkembang.
“Faktanya masih terdapat sejumlah persoalan dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Jember,” kata Gembong Konsul Alam.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Tenaga Kesehatan. Satu dari sekian ruang lingkup raperda adalah soal tenaga kesehatan berkewarganegaraan asing (WNA).
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Raperda Ripparkab).
