Fraksi Golkar DPRD Bondowoso mengusulkan perbaikan dalam revisi Perda Pilkades, termasuk peningkatan keterlibatan masyarakat, transparansi pemilihan, serta syarat pendidikan calon kepala desa.
KUMPULAN BERITA dprd bondowoso
FPPP DPRD Bondowoso menyoroti perubahan regulasi pilkades dan optimalisasi PAD guna meningkatkan transparansi serta kesejahteraan masyarakat.
Kasus HIV/AIDS di Bondowoso meningkat signifikan. DPRD desak rencana aksi konkret untuk pencegahan dan pengobatan. Simak data dan solusi lengkapnya di sini
Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menegaskan bahwa seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, harus melakukan efisiensi anggaran secara maksimal.
Ketua Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menegaskan bahwa meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat
DPRD Bondowoso mendesak Bupati Bondowoso terpilih segera menyelesaikan Perbup Pendidikan Pancasila agar Perda yang sudah disahkan dapat segera diterapkan tanpa kendala.
Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H Ahmad Dhafir, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk tidak menerjemahkan kebijakan efisiensi anggaran secara literal.
DPRD Kabupaten Bondowoso menyoroti rencana efisiensi anggaran, utamanya di sektor infrastruktur. Hal itu dianggap menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah.
Kabupaten Bondowoso akan menggelar Pilkades serentak 2025. Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, dorong efisiensi anggaran dengan pemusatan TPS di kantor desa.
DPRD Kabupaten Bondowoso meminta pelaksaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak digelar akhir tahun 2025.
