Blitar (beritajatim.com) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar tahun 2025 menuai kritik tajam dari parlemen. Fraksi PDI Perjuangan secara terbuka menyoroti alokasi anggaran untuk pemenuhan gizi dan kesehatan ibu hamil yang dinilai jauh dari kata ideal.
Bagaimana tidak, untuk periode satu tahun penuh, pos anggaran tersebut hanya dipatok di angka Rp100 juta. Padahal pos ini terbilang cukup penting karena berurusan pada pengentasan stunting anak.
Angka ini dianggap tidak relevan dengan tantangan kesehatan daerah, terutama dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dalam kandungan.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar yang juga tokoh sentral PDIP, Supriadi, menegaskan bahwa potret anggaran ini menunjukkan adanya skala prioritas yang keliru dalam postur keuangan daerah. Menurutnya, pemenuhan gizi adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa ditawar dengan angka minimalis.
“Ada sekitar 20 poin yang memang harus, itu urgent dan segera ditinggalkan (dievaluasi) oleh pemerintahan,” ungkap Supriadi dengan nada tegas di hadapan awak media pada Senin (27/4/2026).
Supriadi menambahkan bahwa temuan ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat bawah. Kritik ini menjadi sinyal keras bagi eksekutif untuk segera melakukan perombakan sebelum RAPBD disahkan menjadi Perda.
Menanggapi hujan kritik dari legislatif, Bupati Blitar Rijanto, tidak menampik adanya keterbatasan tersebut. Ia mengakui bahwa postur APBD Kabupaten Blitar saat ini tengah mengalami tekanan hebat, sehingga banyak pos anggaran yang belum bisa terakomodasi secara maksimal.
“Ya memang ya, tidak hanya DPRD, kita sendiri perhatikan. Karena kondisi keuangan kita memang sementara ini belum baik-baik saja,” ujar Rijanto.
Namun, Rijanto menekankan bahwa persoalan gizi bukan hanya tanggung jawab lokal semata. Mengingat pemenuhan gizi adalah bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh Presiden, pihaknya berencana melakukan langkah koordinasi vertikal.
“Semoga ini menjadi bahan kami untuk mengadakan komunikasi dengan pemerintah yang lebih atas, baik ke provinsi maupun ke pusat, agar hal semacam ini menjadi perhatian ekstra,” lanjutnya.
Bupati Rijanto menyadari betul bahwa sebagai pemerintah daerah, mereka berkewajiban menyukseskan program pusat, termasuk visi besar Presiden terkait penguatan gizi nasional. Namun, ia memberikan catatan realistis bahwa semangat saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan dukungan fiskal yang memadai.
“Ini adalah programnya Presiden yang harus kita backup. Tapi mem-backup ini kalau kekurangan dana atau dana tidak cukup, ya tidak akan bisa berjalan mulus. Ini bagaimana harus kita upayakan bersama-sama,” pungkas Rijanto. [owi/suf]
