KUMPULAN BERITA difabel Jember

Hendy Siswanto, Bupati Jember, Jawa Timur, menyurati Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Dia meminta agar passing grade atau nilai minimal kelulusan untuk peserta difabel dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dibedakan dengan peserta umum.

Dua aktivis difabel Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kusbandono dan Eko Puji Purwanto, melaporkan kegagalan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke Ombudsman RI dan hendak menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tak lolos tes seleksi untuk mengisi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dua orang aktivis difabel melayangkan protes. Mereka merasa mengalami diskriminasi dari panitia seleksi.

Kaum difabel mendesak pemerintah daerah, DPRD, dan Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, bekerja sama menata pedagang kaki lima di Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari. Penataan PKL bukan hanya tanggung jawab Pemkab Jember.

Jalan Jawa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, berbahaya untuk kaum difabel. Banyaknya pedagang kaki lima yang memblokade trotoar dan kepadatan arus lalu lintas menjadi kombinasi yang tak ramah untuk mereka.

Kendati pertama kali, mereka tidak terlihat canggung sama sekali bergabung dengan sejumlah model sesungguhnya

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah setempat agar meningkatkan pemenuhan hak terhadap anak-anak penyandang difabel.

Jember (beritajatim.com) – Gedung pemerintah dan pusat belanja (mall) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Padahal…

Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto akan mengevaluasi regulasi daerah yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga penyandang disabilitas di…