Dana Bagi Hasil dari sektor minyak dan gas bumi yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan Kabupaten Bojonegoro tercatat terus mengalami penurunan.
KUMPULAN BERITA DBH Migas
DBH Migas Bojonegoro 2026 turun Rp1 triliun atau 51 persen dari tahun sebelumnya. DPRD pastikan pemotongan final, Pemkab wajib sesuaikan APBD.
Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) terbukti menjadi mesin pendorong utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah menerima dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,29 triliun dari pemerintah pusat. Jumlah anggaran
Pemerintah pusat telah menyalurkan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) pada tahun anggaran 2025 senilai Rp194,7 miliar ke Pemkab Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, menerima realisasi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) tahun 2023 sebesar Rp2,4 triliun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoeti berharap tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) 2023 sebesar Rp860 miliar
Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mendapat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) 2021 sebesar…
Bojonegoro (beritajatim.com) – Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, merupakan tanah kelahiran Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Awalnya desa yang berada…
Jakarta (beritajatim.com) -Konflik geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang terjadi belakangan menimbulkan risiko bagi perekonomian pada awal tahun…
