Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya merumuskan solusi komprehensif guna mengatasi persoalan banjir tahunan yang kerap merendam sejumlah wilayah kecamatan.
Langkah mitigasi kini difokuskan pada pembagian klaster penanganan, mulai dari tindakan darurat jangka pendek hingga pembangunan infrastruktur permanen.
Koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama mengingat kewenangan pengelolaan sungai-sungai besar di Pasuruan berada di bawah otoritas provinsi dan pusat. Tanpa adanya sinkronisasi program antara daerah dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), normalisasi aliran air di wilayah hilir akan sulit mencapai hasil maksimal.
Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menegaskan bahwa penanganan jangka panjang memerlukan keterlibatan institusi yang memiliki kewenangan lebih tinggi di tingkat regional. “Kalau kita bicara jangka panjang, kita harus melibatkan institusi yang lebih tinggi karena kewenangannya, contoh di Kedunglarangan kewenangan dari BBWS,” ungkapnya.
Meskipun tantangan infrastruktur masih besar, respon cepat pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pengungsian mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Keberadaan empat unit shelter baru yang tersebar di titik rawan terbukti efektif dalam menjamin ketersediaan logistik dan pelayanan medis bagi warga terdampak.
Layanan kesehatan dari Puskesmas setempat juga disiagakan penuh selama 24 jam guna mengantisipasi kondisi darurat di tengah genangan air. Petugas di lapangan telah dibekali peralatan evakuasi standar untuk membantu warga yang jatuh sakit maupun menangani kebutuhan pemulasaraan jenazah saat bencana terjadi.
Mas Bupati menyebutkan bahwa kesiapsiagaan personel di lapangan menjadi prioritas utama untuk menjamin keselamatan jiwa seluruh warga Kabupaten Pasuruan. “Puskesmas kita siap 24 jam, bahkan kemarin evakuasi masyarakat yang sakit, bahkan juga ada evakuasi masyarakat yang meninggal dunia waktu banjir,” jelasnya.
Pemerintah daerah mengakui bahwa beberapa wilayah di Pasuruan memang menjadi langganan luapan air akibat letak geografisnya yang berada di dataran rendah. Evaluasi mendalam terus dilakukan agar pola penanganan bencana dari tahun ke tahun semakin presisi dan mampu meminimalisir kerugian material bagi masyarakat.
Hingga saat ini, laporan resmi menunjukkan tidak ada korban jiwa yang timbul akibat terjangan banjir di seluruh titik pantauan Kabupaten Pasuruan. Keberhasilan dalam menjaga keselamatan warga ini diharapkan terus dipertahankan sembari menunggu realisasi proyek normalisasi sungai skala besar dari pihak kementerian. (ada/ted)
