Ringkasan Berita
- Sejumlah fraksi di DPRD Kota Kediri melayangkan kritik tajam terkait tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang menyentuh angka Rp401 miliar.
- Fraksi PAN menilai tingginya SiLPA mengindikasikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kurang optimal dan menolak alasan efisiensi.
- Fraksi NasDem menyoroti realisasi belanja daerah yang baru terserap 83,1 persen atau sebesar Rp1,23 triliun dari pagu anggaran yang disediakan.
- Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan SiLPA terjadi karena pendapatan melebihi target, efisiensi logis, serta penundaan sejumlah proyek yang masih menunggu kepastian hukum.
Kediri (beritajatim.com) – Agenda Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 beberapa waktu lalu menjadi panggung evaluasi kritis bagi jalannya roda pemerintahan. Fokus utama sorotan legislatif tertuju pada angka Rp401 miliar yang menjadi sisa anggaran tak terserap sepanjang tahun lalu.
Dua fraksi besar, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai NasDem, secara bergantian cecar performa jajaran dinas di Pemkot Kediri yang dinilai kurang agresif dalam mengeksekusi anggaran belanja, terutama sektor belanja modal dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah.
Kritik Tajam Legislatif: Pertanyakan Visi ‘Maju dan Produktif’
Juru bicara Fraksi PAN, Ricky Dio Febrian, S.H., M.H., yang akrab disapa Mas Dio, menyampaikan konklusi menohok saat membacakan pandangan umum fraksinya. Menurut PAN, besaran angka Rp401 miliar tersebut menjadi rapor merah yang menunjukkan bahwa koordinasi dan ritme kerja OPD tidak berjalan dengan baik.
“SiLPA sebesar 400 miliar lebih ini menunjukkan bahwa semua OPD tidak bisa bekerja dengan baik. Kami mencermati ini bukan karena penghematan atau efisiensi yang terukur, melainkan karena ada program atau kegiatan yang disengaja untuk tidak dilaksanakan. Apakah program-program tersebut tidak ada petunjuk teknis (juknis) eksekusinya?” sergah Mas Dio.
Fraksi PAN juga mempertanyakan dampaknya pada sektor riil mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi Kota Tahu. Mereka menilai riak pemberdayaan ekonomi belum dirasakan secara masif di tingkat akar rumput, sehingga mempertanyakan jargon visi-misi “Maju dan Produktif” yang kerap didengungkan.
Nada serupa ditiupkan oleh Fraksi Partai NasDem melalui anggotanya, Hj. Siti Maimunah, S.Pd. NasDem membeberkan data kuantitatif di mana realisasi belanja daerah TA 2025 baru menyentuh angka Rp1,23 triliun atau setara 83,1 persen dari total pagu anggaran.
NasDem secara resmi meminta penjelasan tertulis dari Wali Kota mengenai formula strategis apa yang akan diambil untuk membenahi kualitas perencanaan anggaran di musim-musim berikutnya agar angka SiLPA dapat ditekan secara signifikan.
Jawaban Wali Kota Vinanda: Bedah Anatomi SiLPA Rp401 Miliar
Merespons rentetan pertanyaan tersebut, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, S.H, M.Kn., memberikan jawaban taktis dan sistematis. Perempuan yang akrab disapa Mbak Wali ini menolak anggapan bahwa jajarannya sengaja menelantarkan program kerja.
Ia membedah bahwa akumulasi Rp401 miliar tersebut setidaknya dibentuk oleh tiga faktor utama:
Melampaui Target Pendapatan: Adanya realisasi pendapatan daerah yang justru tumbuh positif dan melebihi target proyeksi awal.
Menunggu Kepastian Hukum: Terdapat sejumlah paket kegiatan strategis yang terpaksa belum bisa dieksekusi demi kepatuhan regulasi, lantaran harus menunggu kejelasan hukum atau kebijakan dari tingkat atas agar tidak memicu masalah di kemudian hari.
Efisiensi Terukur: Terjadinya efisiensi dan efektivitas belanja dalam proses pengadaan barang dan jasa tanpa mengurangi volume maupun mutu output yang ditargetkan.
Mbak Wali juga menegaskan bahwa seluruh program pembangunan yang telah dirancang sebenarnya telah mengantongi dasar aturan hukum serta petunjuk teknis (juknis) yang matang sebagai landasan operasional OPD.
Menjawab Raguan: Bukti Otentik Pemberdayaan Ekonomi Kreatif
Menepis keraguan fraksi mengenai minimnya atensi pada sektor ekonomi bawah, Wali Kota Vinanda membeberkan sejumlah program penguatan kapasitas yang dilakukan secara kontinu sepanjang tahun anggaran.
“Pemkot Kediri telah menggulirkan program pelatihan terintegrasi, bimbingan teknis (bimtek), workshop, hingga pendampingan terfokus bagi para pelaku UMKM dan Industri Kecil Menengah (IKM),” tegas Mbak Wali.
Intervensi hilir yang dilakukan mencakup spektrum luas, mulai dari peningkatan keterampilan kerja, literasi digitalisasi usaha, manajemen keamanan pangan, fasilitasi sertifikasi halal gratis, pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), hingga penguatan kelembagaan IKM agar memiliki daya saing produk yang tinggi.
Tak sekadar memberikan pelatihan di kelas, Pemkot Kediri juga membuka keran pasar baru bagi produk lokal melalui skema kemitraan formal dan promosi skala besar:
Kemitraan Toko Modern: Pemkot sukses memfasilitasi jalinan kemitraan pemasaran bagi 78 IKM lokal untuk bisa menembus dan memajang produknya di 16 jaringan toko modern serta pusat perbelanjaan strategis.
Etalase Promosi Tahunan: Ekspansi pasar produk unggulan daerah terus digenjot lewat keikutsertaan dalam pameran berkala, seperti pada momen HUT KORPRI, Kediri Financial Festival, Karya Kreatif Mataraman, Kediri City Expo, hingga pameran dagang tingkat nasional.
Melalui langkah-langkah penetrasi pasar tersebut, Pemkot Kediri optimistis produk-produk lokal memiliki peluang pasar yang semakin luas guna menstimulasi penyerapan lapangan kerja baru di Kota Kediri. [nm/ted]
