Iklan Banner Sukun
Sorotan

Pinjaman Online di Balik Kasus Bunuh Diri di Jember dan Bojonegoro

Ilustrasi mayat

Dalam empat hari terakhir, terjadi dua kasus bunuh diri di Kabupaten Jember dan Bojonegoro, Jawa Timur. Polisi masih menyelidiki motif bunuh diri. Namun sejumlah indikasi mengarah ke arah keputusasaan akibat pinjaman online.

ER (23), seorang perempuan warga Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Jember, ditemukan mati gantung diri, Jumat (20/8/2021). Polisi menemukan surat wasiat yang ditulis ER sebelum bunuh diri, yang berisi permintaan maaf kepada sang ibu. Mereka selama ini hanya tinggal berdua di rumah.

“Permohonan maaf kepada ibunya karena terlilit utang, dan yang bersangkutan tetap berpesan untuk (sang ibu) tetap menyekolahkan adiknya (yang kuliah di Malang),” kata Kepala Kepolisian Sektor Balung Ajun Komisaris Sunarto.

Misteri balik kematian ER semakin terkuak, setelah polisi menemukan sejumlah aplikasi pinjaman online dalam ponselnya. “Saat HP ada di tangan kami, banyak sekali telepon berdering dari bankir pinjaman online ini. Nominal utangnya tidak disebut rinci. Tapi dalam wasiat itu disebutkan, untuk menutup utang itu, agar ibunya menjual sepeda motornya,” kata Sunarto.

Hal serupa juga terjadi di Desa Siwalan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro. Hanif Priham Budi (25) juga ditemukan mati dalam keadaan gantung diri di kantor tempatnya bekerja, Senin (23/8/2021).

Sebagaimana ER di Jember, Hanif juga meninggalkan surat wasiat. “Maaf aku yang terjerumusu di dunia online, sudah kecanduan dan udah gak sanggup hidup lagi. Istriku gak salah apa-apa, semua murni kesalahanku. Tolong sampaikan pesan ini ke rumah Siwalan, jika aku masih dianggap keluarga, karena aku sudah terlalu berat menyusahkan orangtuaku.”

Hanif merinci nominal utangnya. Totalnya Rp 23,695 juta.

Sunarto menyebut para bankir pinjaman online ini cerdik. Polisi akan membahas soal unsur ancaman dalam pesan-pesan yang diduga memicu bunuh diri itu dengan ahli hukum. “Karena memang faktanya masyarakat dibuat resah dengan hal ini. Saat si bankir berusaha untuk menyebarkan atau memberitahukan kepada seluruh kontak HP si peminjam, ketika yang bersangkutan tidak membayar utang,” katanya.

Ini menyebabkan si peminjam malu. “Rasa malu itu membuatnya frustrasi, karena mungkina setiap hari dan setiap menit ditelepon. Tapi saya tetap laporkan ini ke Pak Kapolres untuk dicari solusinya agar masyarakat kita juga tidak gampang pinjam ke (jasa pinjaman) online yang kinerjanya tidak jelas,” kata Sunarto.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada masyarakat agar mewaspadai pinjaman dalam jaringan (online) ilegal. Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito menjelaskan, ada beberapa ciri yang perilaku perusahaan jasa pinjaman online ilegal.

“Mereka biasanya menggunakan bahasa yang kurang sopan,” katanya kepada wartawan setelah acara kuliah umum ‘Pengawasan Market Conduct di Era Keuangan Digital’, di Fakultas Hukum Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (20/2/2020).

Ciri kedua adalah kebiasaan membagikan buku alamat telepon ke publik. Ketiga, meminta data-data yang seharusnya tidak diminta. “Jika yang berizin melakukan hal yang sama, pasti saya berikan sanksi tegas,” kata Sarjito.

OJK hanya mengawasi perusahaan pinjaman online yang terdaftar dan memperoleh izin. Masalahnya, jumlah usaha jasa peminjaman dalam jaringan ilegal ini jauh lebih besar daripada yang legal. Tahun 2019 saja, OJK mencatat ada 1.230 jasa usaha pinjaman daring yang ilegal dan hanya ada 127 usaha jasa yang terdaftar resmi.

Bunga untuk pinjaman online diserahkan kepada mekanisme pasar. “Tapi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia mempunyai kode etik yang membatasi bunga pinjaman online. Bunga pinjaman online hanya 0,8 persen per hari termasuk denda. Batas waktu pengenaan denda hanya 90 hari sejak tak bisa dibayar nasabah. Kemudian maksimum denda kalau tidak mau bayar hanya 100 persen dari pinjaman pokok,” kata Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi OJK Pusat Tongam L. Tobing, usai memberikan sosialisasi soal investasi ilegal kepada sejumlah instansi dan organisasi di Plasa Roxy, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (27/8/2019) sore.

Sementara itu untuk usaha jasa peminjaman online ilegal tidak mengenal kode etik itu. “Bisa tak terbatas. Jangka waktu penagihan tak terbatas, bunga tak terbatas, dan denda sangat besar. Fintech legal juga tak bisa mengakses data yang ada di HP. Tapi fintech ilegal sangat membahayakan masyarakat, karena mereka mengopi semua kontak di HP nasabah untuk alat intimidasi. Oleh karena itu masyarakat kita sering diteror, dilecehkan,” kata Tobing.

OJK memberikan empat saran kepada masyarakat. Pertama, pinjamlah uang kepada usaha jasa yang terdaftar di OJK. Nama-nama usaha jasa ini bisa dilihat pada situs resmi OJK dan call center 157. Perusahaan jasa teknologi finansial yang terdaftar di OJK diawasi ketat.

Kedua, masyarakat hendaknya meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Uang pinjaman tersebut digunakan hendaknya untuk usaha-usaha produktif dan bukan kebutuhan konsumtif. Terakhir, OJK menekankan kepada masyarakat agar benar-benar memahami risiko peminjaman, terutama dalam hal menunaikan kewajiban pelunasan, denda, dan bunga.

Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari OJK dan lembaga lain seperti Kepolisian RI dan Kominfo akan memblokir aplikasi pinjol ilegal dan menangani secara hukum. Tobing mendorong masyarakat yang dirugikan oleh usaha jasa pendanaan teknologi finansial ilegal agar melapor ke polisi. “Ini supaya menimbulkan efek jera,” katanya. [wir/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar