Israel mengalami dejavu di dunia sepak bola. Setelah selama bertahun-tahun bisa mulus bermain di semua turnamen karena restu FIFA, kini mereka menghadapi penolakan dari Indonesia, sebagaimana terjadi pada 23 Juni 1957. Saat itu Presiden Soekarno memerintahkan tim nasional Indonesia tidak bermain melawan Israel dalam play-off kualifikasi Piala Dunia 1958.
Lima dasawarsa setelah meninggalnya Soekarno, suara penolakan kembali terdengar, dan bahkan lebih keras. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sudarnoto Abdul Hakim menyatakan, semua organisasi kemasyarakatan Islam menolak keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20 yang diadakan di Indonesia.
Sebagian kalangan menuduh sikap ini dilatarbelakangi sentimen agama. Namun Partai Keadilan Sejahtera melalui Muhammad Nasir Djamil menampiknya. Ini soal sikap terhadap penjajahan dan kemanusiaan. “Israel ini seperti satu negara yang tidak tersentuh, saluran hukum internasional, organisasi internasional, bahkan kekuatan kemanusiaan seolah-olah mandul pada negara ini. Jangan sampai Indonesia mandul menghadapi Piala Dunia U-20 ini,” katanya.
Penolakan yang belakangan disuarakan Gubernur Bali Wayan Koster, pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur, dan pengurus PDI Perjuangan Kota Surabaya semakin meminggirkan anggapan bahwa penolakan terhadap Israel berlatar belakang agama.
“Sikap penolakan PDI Perjuangan Jawa Timur ini didasarkan pada komitmen solidaritas terhadap perjuangan Bangsa Palestina atas perlawanan menghadapi aneksasi, penjajahan dan pembunuhan yang terus dilakukan oleh Israel terhadap Bangsa Palestina,” kata Pelaksana Tugas Ketua PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah.
Sejarah menunjukkan Indonesia memang tidak pernah main-main dalam urusan solidaritas kepada Palestina, termasuk dengan mengorbankan kepentingan nasional untuk bermain dalam Piala Dunia Swedia 1958. Saat itu Maulwi Saelan dan kawan-kawan diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Mereka berhasil menahan imbang Uni Soviet 0-0 dalam Olimpiade Melbourne 1956 dan menjadi runner-up Turnamen Merdeka 1957 di Kuala Lumpur.
Tergabung dalam Grup I Asia-Afrika saat kualifikasi Piala Dunia 1958, Indonesia lolos ke putaran selanjutnya setelah menyingkirkan China dengan skor agregat 5-4 (2-0, 3-4). Perjalanan menuju Swedia terhenti setelah dinyatakan kalah WO karena menolak bermain melawan Israel.
Bukan hanya Indonesia yang menolak bertanding melawan Israel kala itu. Sebelumnya Turki juga menolak. Begitu juga Sudan dan Uruguay. Belakangan Israel gagal terbang ke Swedia karena dikalahkan Wales 0-2 dalam pertandingan kandang dan tandang. Tahun 1970, giliran Korea Utara menolak bermain dalam pertandingan kualifikasi melawan Israel.
Tiga puluh tahun kemudian, sembilan pemain Austria menolak bermain di Israel dalam kualifikasi Piala Dunia 2002. Mereka menyebut Israel terlalu berbahaya untuk dikunjungi karena pergolakan politik dengan Palestina. FIFA tak peduli dan tetap memaksakan pertandingan digelar di stadion Ramat Gan, Tel Aviv. Kali ini Israel kembali tak lolos ke Piala Dunia.
Tulah gara-gara Israel juga dialami pemerintah Ghana. Mereka diprotes sejumlah negara muslim seperti Mesir, Libia, Maroko, Arab Saudi, dan Suriah, gara-gara John Pantsil, pemain timnas Ghana yang bermain untuk klub Hapoel Tel Aviv, mengibarkan bendera Israel saat merayakan kemenangan 2-0 atas Republik Ceko, dalam Piala Dunia 2006. Tindakan itu dinilai melukai perasaan 16 persen muslim di Ghana.
Menteri Luar Negeri Nana Akufo-Addo akhirnya meminta maaf. Ia menyesalkan pemain yang sama sekali tidak memahami dampak politik tindakan tersebut. Pantsil pun menjelaskan, bahwa tindakannya tersebut bukan untuk mendukung Israel namun ditujukan kepada kawan-kawannya asal Israel yang nonton pertandingan di stadion.
Beberapa bulan jelang penyelenggaraan Piala Dunia U20 pada 20 Mei – 11 Juni 2023, publik Indonesia terbelah. Sebagian menyatakan, seharusnya olahraga tidak dicampuradukkan dengan politik. Para atlet Israel tidak ada urusan dengan kebijakan pemerintah. Mereka hanya bermain sepak bola dan tidak menarik kokang senjata terhadap rakyat Palestina.
Pendapat ini terlihat benar, namun naif. Wartawan James Montague dalam buku When Friday Comes menyebut pemisahan entitas politik dan olahraga adalah gagasan salah kaprah. “Football is politics in the same way music is politics, or art, or film,” katanya.
Sepak bola, menurut Montague, adalah ekspresi jiwa dalam dentuman primordialitas. Bahkan sepak bola berpengaruh dalam pergolakan politik yang mempengaruhi sebuah wilayah. Dan inilah yang terjadi antara Palestina dan Israel.
Selama puluhan tahun, Israel menggunakan olahraga sebagai cara untuk menaikkan reputasi dan mendapatkan pengakuan dunia, dengan mengabaikan pelanggaran hak asasi dan politik apartheid terhadap rakyat Palestina. Mereka memanfaatkan keberpihakan FIFA terhadap pemerintahan Zionis Israel yang didukung Inggris.
Sejak awal berdiri di atas negara orang, Israel tak memberikan kesempatan kepada sepak bola Palestina untuk berkembang. Tahun 1964, pemerintah Israel membubarkan kompetisi-kompetisi independen dan menangkap para penyelenggaranya. Israel mencurigai mereka sedang membangun fondasi organisasi perlawanan. Zionis hanya menoleransi warga Arab Palestina bergabung dengan klub sepak bola bikinan Israel, seperti Hapoel dan Maccabi.
“Pendirian klub-klub sepak bola di antara warga Arab di Israel dianggap sebagai dosa tak terampuni oleh pemerintahan militer dan para kroninya,” tulis Tamir Sorek dalam ‘Palestinian Nationalism Has Left The Field: A Shortened History of Arab Soccer in Israel [2003].
Israel memanfaatkan sepak bola untuk memadamkan nasionalisme warga Palestina. Sementara para politisinya memanfaatkan klub-klub sepak bola untuk menarik dukungan warga Palestina. Bahkan identifikasi kelas masyarakat dimainkan: Hapoel identik dengan masyarakat kelas menengah atas dan Maccabi identik dengan masyarakat kelas bawah.
Sorotan internasional terhadap Israel pada dekade 1980-1990 menyebabkan tekanan terhadap dunia olahraga Palestina agak berkurang. Liga sepak bola muslim dibiarkan berdiri, namun berstatus amatir. Tim nasional Palestina pun mulai bermain di arena internasional. Namun mereka tak dibiarkan sepenuhnya bebas.
Tim nasional sepak bola pantai Palestina gagal mengikuti Asian Beach Games atau Pekan Olahraga Pantai Asia, setelah dilarang terbang ke Vietnam pada 2016. Otoritas Israel menghentikan 14 orang anggota tim untuk melintasi perbatasan Erez.
September 2019, otoritas Israel tak mengizinkan sebagian besar pemain tim Khadamat Rafah keluar dari Gaza untuk bertanding melawan Balata FC di Tepi Barat, dalam final liga untuk menentukan wakil Palestina di Liga Champions Asia. Perjalanan dari Gaza ke Tepi Barat harus melintasi wilayah Israel dan otoritas Israel menyebut sebagian pemain sepak bola itu memiliki keterkaitan dengan terorisme.
Terorisme? Omong kosong.
Desember 2022, Aljazeera melaporkan, tentara Israel menembak mati Ahmed Daraghmeh, pesepakbola klub Thaqafi Tulkarem yang berusia 23 tahun saat menyerbu Kota Nablus. Alasan: tidak jelas. Namun sepekan sebelumnya, tentara Israel menembak kepala seorang gadis Palestina berusia 16 tahun, Jana Majdi Zakarneh, di Kota Jenin, Tepi Barat, saat tengah bermain dengan kucing kesayangannya. Kita tentu bertanya-tanya teror apa yang ditimbulkan seorang bocah dan seekor kucing, atau pesepakbola yang sudah mencetak enam gol di Liga Tepi Barat.
Dengan panjangnya catatan buruk itu, tak ada alasan untuk tidak melarang Israel ikut serta dalam pertandingan sepak bola resmi internasional. Palestina berkali-kali mendesak FIFA menjatuhkan sanksi. Namun rupanya FIFA lebih berhasrat membekukan keanggotaan Rusia yang menginvasi Ukraina. Praktis prinsip FIFA yang memisahkan sepak bola dengan politik dan slogan ‘kick politics out from football‘ yang disukai sebagian fans sepak bola Indonesia tak bergema dan hanya menyisakan hipokrisi.
Munculnya PDI Perjuangan yang ikut menyuarakan penolakan terhadap Israel sudah cukup menunjukkan betapa benarnya Montague dan betapa seksinya isu ini jelang pemilihan umum tahun depan. Kelompok nasionalis tidak membiarkan kelompok Islam menjadi pemain tunggal dalam isu tersebut. Selama ini isu Palestina-Israel merupakan isu tradisional kelompok Islam.
Pilihan untuk menjadikan sikap Soekarno pada 1957 sebagai referensi politik, merupakan langkah strategis untuk mereposisi ideologi nasionalis di hadapan pemilih dari kalangan muslim taat tanpa meninggalkan basis pemilih tradisional.
Dampak keuntungan elektoralnya bagi PDI Perjuangan memang masih belum terlihat. Namun penggunaan sosok Soekarno mengingatkan kembali kepada publik bahwa PDI Perjuangan dan kelompok nasionalis punya otoritas ideologi untuk mengusung isu ini keluar dari kotak tafsir ideologi agama. Untuk pertama kalinya, isu Palestina mendapat tafsir politik yang lebih inklusif di jagat politik Indonesia.
Ada dua dampak positif bagi pemerintah dengan masuknya PDI Perjuangan dalam pusaran isu ini. Pertama, memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melonggarkan tekanan dan sorotan dari kelompok Islam kritis. Pernyataan Pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendy sebenarnya sudah cukup menunjukkan betapa gamangnya pemerintah menghadapi isu ini.
“Posisi kami jelas, pemerintah Indonesia tidak akan pernah beringsut sejengkal pun dalam menegakkan konstitusi, Hanya memang kami sudah berkomitmen menjadi penyelenggara dan kita juga sepakat acara ini sangat strategis untuk mengangkat harkat dan martabat Indonesia,” katanya, dikutip Tempo.co, 21 Maret 2023.
Dalam situasi ini, posisi PDI Perjuangan sebagai partai berkuasa, terutama dengan tampilnya Wayan Koster sebagai representasi pemimpin non muslim, mereduksi kekuatan isu Palestina-Israel yang digunakan kelompok-kelompok oposisi untuk menyerang pemerintah.
Implikasi kedua, menjaga hubungan baik dengan Palestina dan negara-negara Islam. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun masih mempercayai pemerintah Indonesia, menyusul munculnya isu Indonesia adalah satu dari empat negara yang siap untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. “Isu ini gencar diberitakan di media. Tapi kami tidak takut akan isu itu. Kami sangat percaya dengan kebijakan Indonesia,” katanya, sebagaimana dilansir Liputan6.com, 21 Maret 2023.
Aspek politik bukan satu-satunya aspek yang diperbincangkan dalam isu penolakan terhadap keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Aspek lainnya tentu saja adalah aspek sepak bola itu sendiri. Sebagian kalangan khawatir, penolakan terhadap Israel akan menyebabkan Piala Dunia batal digelar dan berujung sanksi dari Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA).
Benarkah? Dengan semakin dekatnya jadwal penyelenggaraan Piala Dunia U20, kecil kemungkinan FIFA akan membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 hanya untuk memaksakan Israel bisa ikut serta. Pembatalan hanya akan merugikan FIFA secara finansial, karena Piala Dunia di semua level melibatkan perputaran uang besar industri sepak bola dari perjanjian dengan sponsor. FIFA akan berhitung dengan itu semua, termasuk potensi gugatan hukum dari perusahaan-perusahaan yang menuntut kompensasi pembatalan.
Memindahkan lokasi tuan rumah bisa saja dilakukan. Namun dalam waktu kurang dari tiga bulan, mungkinkah FIFA menemukan negara yang sanggup menjadi tuan rumah di tengah ancaman krisis ekonomi global? Ini pertanyaan yang tak mudah untuk dijawab.
Potensi sanksi dari FIFA memang terbuka. Namun dengan posisi Indonesia sebagai salah satu pasar sepak bola terbesar di Asia, organisasi ini harus berhitung lebih matang lagi sebelum menjatuhkan sanksi. Beberapa kali Indonesia terancam sanksi, terutama saat terjadi dualisme liga dan federasi sepak bola dalam sepuluh tahun terakhir. Namun potensi tinggal potensi. Ancaman sekadar mitos atau cerita seram yang selalu didengungkan oligarki sepak bola Indonesa untuk menghindari sorotan publik.
Namun jika ternyata FIFA benar-benar menjatuhkan sanksi berupa larangan bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam pertandingan-pertandingan resmi internasional, maka mari kita bersyukur. Ini akan menjadi momentum penting sepak bola Indonesia unttuk berbenah. Dalam posisi itu, pemerintah bisa mengintervensi dan melakukan perubahan radikal sehingga sepak bola Indonesia menjadi lebih baik.
Bagaimana? [wir]
Catatan
Artikel ini diperbarui pada Jumat, 24 Maret 2023, pikul 10.05 WIB
