Semarang (beritajatim.com) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) menyelenggarakan Rapat Kerja Stakeholder Daerah Klaster Barat dan Tengah Tahun 2025 di Semarang, Kamis (14/8/2025). Acara ini bertujuan memperkuat sinergi dan meningkatkan komunikasi intensif antara industri hulu migas dengan pemerintah daerah serta instansi terkait, dengan mengusung tema “Kolaborasi Industri Hulu Migas Bersama Stakeholder Daerah Menuju Swasembada Energi”.
Acara dihadiri oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta; Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman; Bupati Demak, dr. Hj. Eisti’anah; Wakil Bupati Grobogan, H. Sogeng Prasetyo; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah; para Kepala Kantor BPN Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Gresik, Blora, Demak, dan Grobogan; serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Gresik.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, dalam sambutannya menekankan bahwa forum ini merupakan wadah strategis untuk memperkuat sinergi dan komunikasi di antara seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, industri hulu migas sangat vital bagi ketahanan energi nasional dan menjadi kontributor utama penerimaan negara.
“Faktanya, keberhasilan industri ini bergantung pada kerja sama erat antara kita semua,” ujarnya.
Anggono menambahkan, rapat kerja ini menjadi bentuk komitmen pelaku industri hulu migas dalam mengatasi tantangan non-teknis seperti isu pertanahan dan pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Melalui forum ini, pihaknya berharap terbangun kesamaan pola pikir dan komunikasi yang baik sehingga lahir solusi konkret di lapangan.
”Forum ini adalah wadah komunikasi dua arah. Kami juga ingin mendengar dari Bapak Ibu hadirin terkait hal-hal yang bisa kita kerjasamakan untuk kepentingan masyarakat, terutama di sekitar wilayah operasi,” imbuhnya.
Sesi berikutnya diisi dengan pidato utama dari Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta. Ia menyampaikan bahwa rapat kerja ini menjadi momen krusial untuk mengkaji dua pilar utama keberlanjutan operasional hulu migas, yaitu Pengadaan Tanah dan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM).
“Keberhasilan kita sangat bergantung pada kemampuan mengelola risiko non-teknis, di mana dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah fondasi utamanya,” kata Eka.
Eka juga menyoroti strategi percepatan sertifikasi tanah yang diperoleh KKKS sebagai Barang Milik Negara (BMN) serta memberikan apresiasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Ia menegaskan, PPM bukan sekadar formalitas melainkan investasi sosial yang sangat penting.
“PPM yang efektif akan menjadi perisai sosial kita di lapangan. Ini adalah investasi untuk meraih kepercayaan dan keberlanjutan jangka panjang,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, menyampaikan aspirasi masyarakat di wilayahnya.
“Kami berkomitmen penuh untuk mendukung kelancaran operasi hulu migas, karena kami percaya keberhasilan industri ini akan berdampak positif pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang fokus pada Pengadaan Tanah dan PPM. Narasumber utama Roy Widiartha, Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas, memaparkan materi tentang sinergi dalam pelibatan dan pengembangan masyarakat, termasuk Strategi Kolaborasi dan Roadmap PPM hingga 2030. Sementara itu, Purwanto Nugroho, Manager Departemen Stakeholder Relations PGN SAKA, membagikan pengalaman nyata pelaksanaan program PPM di PGN SAKA.
Para peserta dari pemerintah kabupaten dan kantor pertanahan mengajukan berbagai pertanyaan serta aspirasi yang langsung ditanggapi oleh narasumber. Diskusi berlangsung interaktif, membangun pemahaman komprehensif dan komunikasi saling mendukung antara industri hulu migas dengan pemangku kepentingan.
Dengan terlaksananya rapat kerja ini, SKK Migas optimistis sinergi antara industri hulu migas, pemerintah daerah, dan BPN akan semakin solid. Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi kondusif dan mempercepat pencapaian target produksi migas nasional menuju swasembada energi. [beq]
