Belum kering air mata publik menyaksikan deretan kasus korupsi yang mencoreng nama Kabupaten Sidoarjo. Ibarat tragedi yang terus berulang, Sidoarjo mencatatkan “hat-trick” kelam: tiga bupati berturut-turut terjerat korupsi dimulai dari Win Hendrarso, disusul Saifulillah, dan kini Ahmad Muhdlor Ali. Tak berhenti di situ, mantan Penjabat (Pj) Bupati Hudiyono pun turut tersangkut kasus korupsi, meskipun kejadiannya sebelum menjabat sebagai Pj Bupati. Rentetan peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi wajah pemerintahan di Sidoarjo yang seharusnya bersih, transparan, dan melayani.
Di tengah luka lama yang belum sembuh, kini masyarakat kembali disuguhkan tontonan yang tak kalah mengecewakan: konflik terbuka antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana. Awal mula gesekan itu mencuat saat Bupati mengkritik DPRD terkait pemborosan anggaran, yang kemudian berujung pada penolakan permintaan maaf oleh Fraksi Gerindra, partai tempat Wabup bernaung. Ketegangan semakin nyata saat mutasi ASN dilakukan tanpa melibatkan Mimik Idayana yang notabene merupakan anggota Tim Penilai Kinerja (TPK). Perseteruan ini seolah memperjelas bahwa disharmoni di pucuk pimpinan daerah bukan lagi isu, tetapi fakta yang kasat mata.
Masyarakat Sidoarjo sesungguhnya sudah sangat lelah. Lelah melihat pemimpinnya tersandung kasus hukum. Lelah menyaksikan konflik internal yang tak kunjung usai. Lelah karena masalah-masalah nyata yang mereka hadapi justru luput dari perhatian para pengambil kebijakan. Misalnya kemacetan kronis dari Waru hingga Gedangan tak kunjung terurai. Taman-taman kota terbengkalai. Sungai-sungai tercemar, persoalan sampah menumpuk, banjir datang tanpa permisi. Di sisi lain, kriminalitas, tawuran, dan penyakit masyarakat kian meresahkan. Belum lagi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membuat banyak keluarga kehilangan arah.
Dalam situasi ekonomi yang sulit dan tekanan sosial yang tinggi, masyarakat butuh pemimpin yang hadir, bukan saling bersilang pendapat di ruang publik. Butuh solusi nyata, bukan drama birokrasi. Sebab konflik di tingkat elit hanya akan menghambat proses pembangunan dan memperparah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Jika pemimpin tak mau mendengar suara rakyat, maka rakyat akan bersuara lebih keras. Demonstrasi yang berujung anarkis pada Agustus lalu adalah sinyal bahaya. Kita bisa belajar dari banyak negara seperti Nepal dan Timor Leste. Bagaimana ketidakpekaan pemimpin terhadap aspirasi rakyat berujung pada gugatan sosial yang tak bisa dibendung.
Gimik Politik Menguras Energi
Perseteruan antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana belakangan menjadi konsumsi publik yang ramai dibahas, baik di media massa maupun media sosial. Masing-masing pihak tampak berlomba memainkan narasi, menyusun diksi, dan menyebarkan pesan melalui kanal pribadi. Semua itu dikemas sedemikian rupa seolah-olah membela kepentingan rakyat. Namun, jika dicermati lebih dalam, benarkah konflik ini menyentuh persoalan substantif warga Sidoarjo, atau justru hanya sebatas gimik politik belaka?
Dalam dunia politik, gimik adalah strategi lama yang sering digunakan untuk membangun persepsi, menggiring opini, dan meraih simpati publik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gimik adalah sesuatu, baik alat atau trik, yang digunakan untuk menarik perhatian.
Biasanya muncul menjelang momentum politik seperti pemilu atau saat popularitas merosot. Gimik semacam ini sudah menjadi “menu wajib” dalam politik nasional, sebagaimana kita saksikan dalam Pilpres 2024 lalu. Sayangnya, ketika gimik menjadi alat utama dalam berpolitik alih-alih substansi dan kinerja yang dikorbankan adalah kepentingan masyarakat luas.
Apa yang terjadi di Sidoarjo saat ini tak jauh berbeda. Perdebatan terbuka antara Bupati dan Wakil Bupati, baik soal mutasi ASN hingga sindiran-sindiran politik di ruang publik, tidak banyak menyentuh persoalan riil yang dihadapi warga. Tidak ada gagasan konkrit tentang solusi kemacetan, perbaikan layanan publik, pengelolaan sampah, atau langkah nyata menghadapi ancaman PHK. Yang ada justru saling sindir, saling klaim, dan adu kuat narasi personal.
Alih-alih menumbuhkan persepsi positif, gimik politik yang dipertontonkan kedua pemimpin Sidoarjo ini justru membentuk opini negatif di tengah masyarakat. Publik melihat konflik ini lebih sebagai perebutan panggung, bukan adu gagasan untuk membangun daerah. Ini menjadi ironi, sebab Sidoarjo membutuhkan kepemimpinan yang solid dan kolaboratif bukan dua kepala yang saling menjegal satu sama lain.
Peran Komunikasi Politik
Pemerintahan yang stabil membutuhkan komunikasi politik yang sehat, beretika, dan terstruktur. Ketika Bupati, Wakil Bupati, dan partai pengusung mampu menjaga komunikasi dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan kesadaran akan mandat rakyat, maka kegaduhan dapat ditekan dan kepercayaan publik akan tumbuh. Untuk mengurangi polarisasi birokrasi dimana munculnya raja-raja kecil dalam birokrasi dan terbelahnya ASN loyalis Bupati dan Wakil Bupati maka komunikasi politik dibangun dengan egaliter, setara dan terbuka.
Bupati dan Wakil Bupati sebagai adalah mitra, saling menghargai bukan atasan dan bawahan. Karena pada akhirnya, pemimpin bukan hanya dituntut untuk pintar bicara dimuka umum, tapi mampu bekerja sama demi kepentingan bersama. Dalam konteks komunikasi politik antara Bupati dan Wakil Bupati harus bersinergi buka berkompetisi untuk saling mendapatkan pengaruh.
Pada saat kontestasi Bupati dan Wakil Bupati dipilih dalam satu paket politik, maka seharusnya mereka bekerja dalam satu visi. Setiap kebijakan, terutama yang strategis seperti mutasi ASN atau alokasi anggaran, harus dibahas bersama. Komunikasi yang sehat diawali dengan pemahaman atas kewenangan. Bupati memang pemegang kekuasaan eksekutif utama, tetapi Wabup bukan sekadar “ban serep”.
Dalam berbagai problem di Sidoarjo seharusnya komunikasi menjadi pintu utama dalam penyelesaian masalah bukan hanya formalitas. Ego pribadi tidak boleh mengalahkan struktur pemerintahan apalagi ego politik. Adapun jika terdapat masalah yang belum bisa diselesaikan seyogyanya tidak menjadi konsumsi di ruang publik hal ini akan menimbulkan kegaduhan.
Jalur Tabayun
Secara terminologi, tabayyun dalam Islam adalah proses verifikasi atau penyelidikan terhadap suatu informasi sebelum diambil keputusan atau disebarluaskan. Hal ini dimanfaatkan untuk menghindari fitnah, menjaga harmonisasi, mengambil keputusan yang bijak dan sama-sama memiliki rasa tanggungjawab.
Tabayun bukan sekedar istilah tradisi Islam dalam menyelesaikan konflik akan tetapi merupakan komunikasi politik yang beretika dan elegan. Dalam konteks Sidoarjo tabayun harus dilakukan dengan jujur, tulus dan terbuka. DPRD harus mampu mendorong Tabayun antara Bupati dan Wakil Bupati tanpa tekanan politik. Partai pengusung memiliki hak moral dan politik untuk melakukan pengawasan terhadap kepala daerah yang diusungnya atas dasar profesionalisme. Dan harus didukung oleh tokoh masyarakat dan togoh agama Sidoarjo, kususnya organisasi keagamaan terbesar di Sidoarjo.
Jika masalah internal telah dapat diselesaikan dan mendapat solusi keduabelah pihak maka selanjutnya diperlukan tabayun di ranah publik tentu tanpa drama-drama. Dengan melakukan konfrensi pers, pernyataan tertulis yang didukung oleh segenap forkopimda bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo solid.
Sudah saatnya para pemimpin di Sidoarjo berhenti menjadikan rakyat sebagai penonton drama politik yang melelahkan. Energi, waktu, dan sumber daya seharusnya difokuskan untuk menjawab persoalan warga, bukan mempertontonkan ego kekuasaan. Jika gimik politik terus dipelihara dan dibungkus seolah-olah sebagai perjuangan untuk rakyat, maka masyarakat pun akan semakin kehilangan kepercayaan. Kini saatnya bagi para pejabat publik di Sidoarjo untuk menundukkan kepala dan membuka telinga. Bekerja dari hati untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Masyarakat tidak butuh pemimpin yang sempurna, tapi pemimpin yang mau mendengar, bekerja, dan bertanggung jawab.
M. Fadeli,
Warga Sidoarjo, Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Ubhara Surabaya
