Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengakhiri hiruk-pikuk yang dipicu Choirum Hening Dzikrillah di media sosial dengan keputusan menolak surat pengunduran diri admin akun media sosialnya tersebut.
“Saya tidak akan pernah membiarkan anak-anak muda yang punya potensi mati hanya karena politik. Dan saya tidak pernah membiarkan anak-anak muda yang punya potensi mati gara-gara kepentingan popularitas, persaingan untuk mencari popularita. Itu tidak akan pernah saya biarkan terjadi di Surabaya,” kata Eri, dikutip Beritajatim.com, 3 November 2025.
Keputusan Eri Cahyadi tentu saja tidak bisa memperbaiki dampak politis yang sudah telanjur menyasar dirinya gara-gara kecorobohan Hening. Penilaian sebagian warganet yang menafsirkan kelalaian Hening sebagai bukti kinerja Eri Cahyadi hanyalah pencitraan media sosial tak bisa begitu saja ditampik.
Eri memahami posisinya sebagai orang nomor satu di sebuah kota yang dihuni masyarakat egaliter seperti Surabaya. Tak ada yang bisa mengontrol opini orang di sebuah negara demokratis, kendati itu seorang pemimpin yang dipilih oleh 980.380 suara sah atau 81,38 persen.
Namun keputusan Eri untuk tidak memecat Hening memberikan harapan baru, bahwa sebuah kesalahan masih mempunyai ruang perbaikan. Seperti kata filsuf Jerman Friedrich Nietzsche dalam buku Twilight of the Idols: “what does not kill me makes me stronger“. Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat.
Sebagai wali kota Surabaya termuda sepanjang sejarah, Eri tentu memahami, bahwa seorang anak muda dianugerahi banyak kesempatan untuk mencoba dan berbuat kekeliruan. Sementara tugas seorang yang lebih tua adalah memberikan kesempatan yang lapang bagi seorang yang lebih muda untuk belajar dari kesalahan dan menjadikannya pengalaman.
Hening tidak menggangsir uang negara. Dia juga tidak merampok uang rakyat, atau mengambil hak orang lain. Maka Eri tidak membiarkannya terpenjara seumur hidup dalam penyesalan, atau bahkan mungkin trauma.
Eri memberikan kesempatan sekali lagi bagi Hening. Seperti seorang ayah yang membiarkan anaknya kembali belajar bersepeda setelah terjatuh beberapa kali.
Mungkin karena dia menyadari, anak-anak muda seperti Hening kelak yang akan menggantikannya. Dengan segala kelemahan yang senantiasa harus diperbaiki dan segenap kelebihan yang harus selalu ditempa. Persis seperti lirik lagu ‘Satu-Satu’ Iwan Fals.
Satu-satu tunas muda bersemi
Mengisi hidup gantikan yang tua
Tak terdengar tangis
Tak terdengar tawa
Redalah reda
Di luar keteledoran Hening, hiruk-pikuk ini juga menggambarkan dilema penggunaan media sosial bagi seorang pemimpin publik dan tokoh politik seperti Eri. Di satu sisi, media sosial menjadi alat paling murah dan cepat untuk menyampaikan pesan, kebijakan, dan tindakannya sebagai wali kota.
Namun di sisi lain, media sosial juga sangat rentan disalahtafsirkan oleh publik – dan terutama lawan politik – sebagai alat manipulasi pencitraan. Terutama setelah pengunaan berlebihan oleh sejumlah tokoh politik dan pemerintahan, yang menyebabkan semua hal yang dipublikasikan dianggap sebagai pencitraan dangkal oleh publik.
Suatu hari saya bertemu dengan seorang pemegang jabatan politik publik yang mengatakan ingin bekerja tanpa pamrih dan hanya ingin berbuat ikhlas untuk masyarakat.
Tentu saja saya menampik pernyataannya. Ikhlas adalah urusan transendental dengan Tuhan. Orang lain hanya bisa menilai seseorang dari tindakan dan ucapan. Seorang pemegang jabatan politik publik (bupati, wali kota, gubernur, presiden, anggota parlemen) punya kewajiban untuk menyampaikan semua tindakan dan kebijakannya kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
Kita bersyukur hari ini media sosial memberikan ruang bagi para pemehang jabatan politik publik untuk mempertanggungjawabkan dan menginformasikan tindakan, kebijakan, dan sikap mereka terhadap persoalan dengan transparan.
Ada kalanya pamer diperlukan dalam politik dengan media sosial sebagai etalasenya. Publik seringkali lebih menyukai apa yang terlihat ketimbang apa yang dirasakan.
Orang lebih suka seorang pemimpin yang terlihat bekerja, meski hanya masuk ke gorong-gorong, atau marah-marah saat sidak.
Namun saat ada layanan kesehatan gratis, layanan publik yang bagus, tranportasi yang rapi, bahkan situasi aman, orang jarang melihat itu bagian dari hasil kinerja seorang kepala daerah atau legislator.
“Ketika ada beasiswa 24 ribu, lalu program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) dilakukan, ya tidak ada yang menghantam? Tapi ketika ada kesalahan sedikit, langsung seperti itu, admin saya dihajar begitu,” kata Eri.
Tidak ada pemimpin yang sempurna. Kesempurnaan bukan proses sekali jadi. Pemimpin hadir untuk melaksanakan ikhtiar terus-menerus, sembari bersiap menghadapi kritik dan tafsir yang bengkok atas kebijakan dan tindakannya.
Atau menanggung konsekuensi dari kesalahan bawahannya.
Memang begitulah adanya. [wir]
