Bojonegoro (beritajatim.com) – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro sampai dengan Oktober 2024 masih minim. Jumlah anggaran yang terserap masih dibawah 40 persen dari APBD Bojonegoro senilai Rp8,2 triliun.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito mengatakan, rendahnya serapan anggaran pada 2024 ini karena minimnya realisasi belanja daerah. Hal itu disebabkan karena proses lelang pembangunan fisik yang molor.
Selain itu, pria yang juga Pj Sekda Bojonegoro menyebut, pengerjaan fisik sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih berjalan. Yakni di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, serta PU Sumber Daya Alam. “Dari sisi ke PU an ini masih berjalan dan belum maksimal. Karena lelang agak mundur. Tapi pengerjaan sekarang masih on the track,” ujarnya, Jumat (11/10/2024).
Saat ini yang menjadi kendala adalah saat akan mencairkan. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) masih sangat lemot. Satu hari, menurut dia, hanya bisa mencetak puluhan, padahal jumlah pengajuannya mencapai ratusan.
“Kita sudah mengirimkan surat ke Kemendagri untuk mencari solusinya, karna ini server langsung dari pusat yang lemot dan hanya muter saja jika diakses,” tambahnya.
Joko menyebutkan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Bojonegoro terendah serapan di tahun ini berada di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang. “Sampai kemarin serapan terendah masih di dinas PU bina marga yang kurang dari 10 persen,” ungkapnya.
Untuk meningkatkan serapan anggaran tahun depan, Djoko Lukito mengatakan bahwa PJ Bupati Bojonegoro Adriyanto beberapa hari lalu sudah mengadakan rapat antar-instansi agar seluruh OPD kedepannya melakukan proses lelang di awal tahun.
“Karena salah satu faktor minimnya serapan di tahun ini adalah molornya proses lelang terutama di bidang pembangunan fisik” pungkasnya. [lus/kun]
