Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Ia menyampaikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut harus dijaga demi memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Kami ingin memastikan bahwa dana pendidikan yang dikelola LPDP benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia,” ujar Senator Nawardi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Gedung B DPD RI, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto, menjelaskan bahwa hingga akhir tahun 2024, total dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP telah mencapai Rp159,23 triliun. Dana ini digunakan untuk berbagai program, termasuk pendanaan beasiswa dan riset yang terus berkembang setiap tahunnya.
“Total pencairan dana untuk program beasiswa dan riset pada tahun 2024 mencapai Rp15 triliun, dengan lebih dari 90.000 penerima beasiswa gelar dan hampir 580.000 peserta program non-gelar,” terang Andin.
Selain itu, isu efisiensi anggaran juga menjadi topik pembahasan dalam rapat ini. Untuk tahun 2025, LPDP menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp1,24 triliun tanpa mengurangi layanan utama beasiswa dan riset.
“Kami akan menekan belanja operasional agar tetap menjaga keberlanjutan program prioritas, sekaligus efisiensi anggaran yang lebih baik,” jelas Andin Hadiyanto.
Namun, rapat ini juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi LPDP, terutama terkait dengan kesenjangan akses beasiswa di daerah tertinggal. Beberapa anggota Komite IV menekankan pentingnya memperbaiki strategi untuk menjangkau mahasiswa dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Akses informasi dan persyaratan administrasi yang sulit sering menjadi hambatan bagi mahasiswa di daerah-daerah ini,” kata Senator asli Jawa Timur ini.
Di akhir rapat, Senator Ahmad Nawardi menegaskan pentingnya pengawasan yang berkelanjutan terhadap pengelolaan dana pendidikan.
“Kami akan terus memastikan agar LPDP dapat menjalankan program-programnya dengan transparan dan akuntabel. Sinergi antara LPDP dan pemerintah daerah sangat krusial untuk memastikan bahwa manfaat dana pendidikan ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujar Nawardi.
Dengan rapat ini, Senator Nawardi berharap LPDP dapat terus memperbaiki pengelolaan dana pendidikan agar semakin inklusif dan efektif dalam mendukung pendidikan dan penelitian di Indonesia.[asg/ted]
