Setahun telah berlalu. Reformasi politik berlangsung di Sri Lanka, negara yang berada di kawasan Asia Selatan. Reformasi itu diawali dengan aksi turun jalan rakyat negara tersebut. Penyebabnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat Sri Lanka yang drop dan terjun bebas akibat salah urus ekonomi dan politik.
Reformasi politik di Sri Lanka ditandai dengan larinya Presiden Gotabaya Rajapaksa ke luar negeri beberapa jam sebelum dia dijadwalkan akan mengundurkan diri, menyusul krisis ekonomi dan politik sangat parah. Ekonomi negara tersebut lumpuh. Presiden Gotabaya lari ke Singapura dan terakhir ke Jeddah, Arab Saudi.
Jatuhnya Gotabaya sekaligus menandai rontoknya dinasti politik keluarga Rajapaksa yang telah mendominasi kehidupan politik di Sri Lanka selama hampir 20 tahun.
Rajapaksa family mulai menancapkan kekuasaan politik di Sri Lanka ketika Mahinda Rajapaksa, kakak laki-laki Gotabaya Rajapaksa, diangkat sebagai Perdana Menteri negara tersebut pada 2004. Pada tahun 2005, Mahinda terpilih sebagai Presiden Sri Lanka. Di bawah kepemimpinannya, militer berhasil menghentikan perang saudara yang berlangsung hampir tiga dekade di negara Asia Selatan itu pada tahun 2009.
Konflik politik dan militer antara Pemerintah Sri Lanka yang didominasi etnis mayoritas Sinhala dan beragama Buddha dan kelompok pemberontak Macan Pembebasan Tamil Eelam, yang berharap dapat mendirikan negara terpisah untuk etnis minoritas Tamil. Pemberontakan komunitas Tamil Eelam ini telah berlangsung selama tiga dekade dan mengakibatkan ribuan jiwa jadi korban.
Perjanjian damai dengan kaum Tamil Eelam ini mengakhiri perang saudara di Sri Lanka, sekaligus menaikkan pamor dan pengaruh politik Mahinda Rajapaksa dan keluarganya di lanskap politik Sri Lanka modern. Mahinda dipandang sebagai leader yang populis sekaligus kharismatik. Mahinda berkuasa hingga 2015.
Serangan bom teroris pada 21 April 2019 membuka peluang keluarga Rajapaksa kembali ke pusat kekuasaan di Sri Lanka. Serangan ini menewaskan 250 orang dan mengakibatkan pilar penting ekonomi Sri Lanka: sektor pariwisata, lumpuh, babak belur, dan dijauhi banyak pelancong mancanegara.
Setelah tragedi pengeboman kelompok radikal Islamis itu, Gotabaya mengumumkan bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai presiden dan berjanji untuk memulihkan keamanan. Dia berjanji mengembalikan dan mempromosikan nasionalisme yang kuat, menciptakan stabilitas politik dan keamanan yang mantap.
Janji politik ini mendapat sambutan hangat dan respon besar di kalangan mayoritas Buddha-Sinhala dan akan mengeluarkan Sri Lanka dari krisis ekonomi. Gotabaya Rajapaksa akhirnya memenangkan pemilihan umum November 2019 dan membawa keluarga Rajapaksa kembali ke pusat kekuasaan Sri Lanka.
Apa langkah pertama yang dilakukan Gotabaya Rajapaksa, adik Mahinda Rajapaksa, setelah memegang tampuk kekuasaan di Sri Lanka: Nepotisme politik. Sejumlah posisi penting dan strategis pemerintahan dipercayakan kepada keluarga besarnya. Gotabaya mengangkat kakaknya, Mahinda Rajapaksa sebagai Perdana Menteri.
Tak cuma berhenti di situ. Kakak kandungnya yang lain, Basil Rajapaksa ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Adiknya, Chamal Rajapaksa dipilih menjadi Menteri Irigasi. Selain itu, putranya, Namal Rajapaksa diangkat menjadi Menteri Olahraga dan Pemuda.
Uniknya, sebagian besar masyarakat Sri Lanka tak mempermasalahkan dan tak menilai serius sejumlah deviasi kekuasaan politik dinasti Rajapaksa ini. Nepotisme politik yang berlangsung secara kasatmata dinilai fenomena politik lumrah. Mayoritas Etnis Sinhala, komunitas terbesar rakyat Sri Lanka, bisa menerima realitas politik ini tanpa banyak melakukan koreksi dan kontrol politik.
Keluarga besar Rajapaksa diperspektifkan sebagai representasi Nasionalis Buddha-Sinhala dan pembela negara yang paling kuat dan bisa diandalkan. “Ini memungkinkan penduduk Buddha yang dominan mengabaikan keserakahan mereka,” kata DeVotta, penulis buku berjudul “Blowback: Nasionalisme Linguistik, Peluruhan Kelembagaan, dan Konflik Etnis di Sri Lanka.”
Berkuasa kembali sejak 2019, keluarga Rajapaksa mengendalikan politik dan ekonomi nasional Sri Lanka dengan kalkulasi kurang matang. Penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan nepotisme makin tak terkendalikan. Ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum sangat lemah.
Integritas politik dan moral keluarga besar Rajapaksa yang lemah, nyaris tanpa koreksi dan kontrol kekuatan lainnya di lingkungan masyarakat Sri Lanka. Manajemen politik dan ekonomi negara ini salah urus dan tanpa tata kelola yang baik. Kebijakan ekonomi yang buruk ditambah dengan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan nepotisme telah memperburuk krisis ekonomi dan politik Sri Lanka.
Krisis berat yang muncul akibat pandemi Covid-19 telah memicu kemarahan publik dan kebencian rakyat terhadap keluarga Rajapaksa. Muncul pemberontakan rakyat secara besar-besaran dan memaksa Gotabaya kabur ke luar negeri. Dinasti politik ini rontok dari lanskap politik Sri Lanka modern. Dinasti politik Rajapaksa mengakibatkan rakyat Sri Lanka menderita secara ekonomi, sosial, dan politik.
Fenomena Korea Utara
Salah satu dinasti politik yang paling mampu bertahan lama, lebih dari setengah abad ada di Korea Utara (Korut). Negara dengan ideologi politik komunis itu diperintah keluarga Kim. Pendiri Korut adalah Kim Il Sung. Il Sung menjabat sebagai Perdana Menteri Korut sejak 1948 sampai 1972. Selanjutnya sejak 1972 sampai 1994, Il Sung memangku jabatan Presiden Korut. Il Sung pendiri Dinasti Kim di Korut, yang juga kakek dari Kim Jong Un, penguasa Korut sekarang.
Dinasti Kim membawa Korut sebagai negara tertutup, menanggalkan nilai-nilai ideologi demokrasi dalam praktek politik ketatanegaraan Korut, mempromosikan kultus kepribadian dinasti Kim le level paling kuat di dunia, dan menjadikan anak cucunya sebagai pemegang kekuasaan secara bergantian tanpa kontrol politik di Korut.
Kim Il Sung, Kim Jong Il (anak), dan Kim Jong Un (cucu) dikenal sebagai The Family Tree of Kim yang memimpin dan mengendalikan politik Korut secara tertutup lebih dari 60 tahun. Untuk mengonsolidasikan dan mempertahankan kekuasaan melalui tiga generasi, Kim yang berkuasa telah membersihkan, membujuk atau membunuh saingan dan elite oposisi, kadang-kadang bahkan di dalam keluarga.
Pemimpin Korut sekarang, Kim Jong Un adalah salah satu cucu Kim Il Sung. Jong Un lahir pada 8 Januari 1984 dan dinilai memiliki sifat yang tangguh seperti Kim Jong Il dan Kim Il Sung. Kakak Kim Jong Un, yakni Kim Jong-chol dinilai lebih lembut dan tak setangguh pendahulunya.
Di usia masih sangat muda, Jong Un dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua Militer Komisi Pusat dan diangkat njadi jenderal bintang 4. Sepeninggal ayahandanya, Kim Jong Il, Jong Un diangkat sebagai Presiden Korut. Tak sampai setahun menduduki jabatannya, Jong Un memberangus dan membunuh pamannya sendiri yang dipandang tak loyal dan membahayakan kekuasaan politik Kim Family di peta politik Korut.
Karakteristik Khas
Negara Sri Lanka dan Korut adalah dua negara yang pernah dan bahkan sekarang masih diperintah dinasti politik. Ada sejumlah karakteristik khas kepemimpinan dinasti politik dalam satu negara. Di antaranya, peluang terjadinya deviasi dan penyalahgunaan kekuasaan politik dan ekonomi sangat terbuka. Sehingga realitas tersebut mendorong terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akut.
Politik dinasti muncul karena wajah kepemimpinan orang kuat dan atau tokoh populis. Dengan model kepemimpinan kharismatik, pengaruh politik orang kuat dan atau tokoh populis itu bisa dimanfaatkan banyak pemangku kepentingan di negara bersangkutan, terutama keluarga dan kerabat dekatnya, untuk meraih dan merebut jabatan-jabatan politik pemerintahan strategis di negara bersangkutan.
Dinasti politik itu menafikan, melemahkan, dan meniadakan kontrol politik di negara bersangkutan. Sehingga chek and balance antara lembaga kekuasaan satu dengan lembaga kekuasaan lainnya nyaris tiada. Kalaupun pembagian kekuasaan itu ada dan dimanifestasikan secara struktural politik, namun fungsi dan peran politik lembaga kontrol itu bersifat minimalis. Kekuasaan terbesar dan terkuat berada di tangan orang kuat dan atau tokoh populis yang memegang jabatan di top eksekutif politik negara bersangkutan.
Karena tiadanya check and balance kekuasaan yang maksimal dan efektif, dinasti politik cenderung untuk menghambat proses promosi kesejahteraan rakyat. Panggung kekuasaan cenderung diselimuti dengan wajah tak bersih yang berwujud korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kepentingan pribadi dan golongan elite penguasa jauh di atas kepentingan rakyat. Dalam praktek berbangsa di banyak negara, dinasti politik cenderung mendegradasi kesejahteraan rakyat dan menghambat promosi demokrasi politik serta ekonomi. [air]
Ainur Rohim,
Direktur Utama dan Penanggung Jawab beritajatim.com
