Surabaya (beritajatim.com) – Forum Mahasiswa Jawa Timur mengecam tindakan provokasi soal politik dinasti yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Jatim.
Seperti diketahui, Kamis (11/1/2024) kemarin, ramai aksi mahasiswa membagikan selebaran berisi penolakan politik dinasti dan pelanggaran HAM. Aksi tersebut dilakukan secara serentak oleh para mahasiswa dari 800 kampus di 35 provinsi seluruh Indonesia.
Hal ini dinilai dapat memicu rusaknya kualitas demokrasi di Indonesia. Aksi penyebaran hoaks dan wacana yang tak berlandaskan fakta tersebut menjadi salah satu tindakan kampanye hitam.
“Kampanye hitam tentu sangat memprihatinkan dan berbahaya bagi pembangunan demokrasi ke depan. Sebab, masyarakat disuguhi informasi menyesatkan sebagai bahan pertimbangan mereka dalam memilih,” ujar Wapres BEM Universitas Airlangga Gerry Pratama Putra, Jumat (12/1/2024).
Gerry mengatakan, munculnya kampanye hitam dapat menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan Pemilu 2024, karena dapat menimbulkan reaksi yang tidak tepat dan berlebihan dari tim pasangan calon yang diserang.
Sehingga, hal itu akan berujung pada munculnya potensi gesekan antar masa pendukung pasangan calon. Gerry menegaskan bahwa keamanan dalam proses pemilu adalah hal yang penting.
“Praktik-praktik kampanye hitam tentu merugikan siapa pun yang terkena serangan black campaign. Bagi masyarakat awam, khususnya golongan yang menelan mentah-mentah informasi yang berkembang di masyarakat akan mudah tergiring opininya dan mempengaruhi pilihannya dalam menggunakan hak suara ketika Pemilu tiba,” jelasnya.
Ia menyebut, upaya menjaga situasi agar tetap kondusif di tengah tahun politik seperti ini menjadi tanggung jawab bersama. Sebab, jika kampanye hitam dibiarkan maka keamanan menjadi terganggu.
Lebih lanjut, kata dia, mahasiswa sebagai kaum intelektual, memiliki peran signifikan melawan kampanye hitam. Hal itu harus diperangi karena berisi narasi provokatif yang menyesatkan pemilih.
Menurut Gerry, praktik kampanye hitam merusak hakikat demokrasi. Mahasiswa pun mesti secara kritis memerangi aksi tersebut lewat berbagai sarana, termasuk media sosial.
“Jangan sampai media sosial menjadi wadah penyebaran narasi kebencian. Peran media massa harus selalu objektif dalam memberikan pemberitaan dan bersikap netral dalam Pemilu 2024,” tandasnya. [ipl/beq]
