Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara khusus mendatangkan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Rhenald Kasali, untuk membekali ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadapi era Quantum Age. Langkah strategis ini diambil untuk menyelaraskan pola kerja birokrasi di tengah fase perubahan teknologi yang bergerak sangat cepat, kompleks, dan penuh ketidakpastian.
Dalam acara Capacity Building ASN Go Digital: Kolaborasi, Inovasi, dan Transformasi untuk Pemerintahan Masa Depan, Rhenald menekankan bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara kini telah bergeser. Negara bisa terguncang bukan lagi semata karena kekuatan militer, melainkan oleh kecepatan teknologi yang gagal diantisipasi oleh institusi pemerintahan.
“Ini adalah era ketika konflik bisa muncul lewat algoritma, keputusan diambil oleh mesin, dan ancaman datang dari kecerdasan buatan, informasi palsu. Hingga serangan digital jika tidak disikapi secara bijak,” tegas Rhenald di hadapan ribuan ASN Banyuwangi.
Menurut Founder Rumah Perubahan tersebut, ciri utama Quantum Age adalah konektivitas tanpa batas dan mobilitas yang ekstrem. Komunikasi virtual dan tuntutan layanan publik kini bergerak jauh lebih cepat dibandingkan satu dekade lalu.
“Dunia tidak lagi berjalan linear. Pemerintah dituntut untuk lincah, adaptif, dan mampu membaca perubahan yang sulit diprediksi,” paparnya.
Rhenald juga menyoroti fenomena kerja masa depan di mana manusia akan hidup berdampingan dengan mesin dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Ia mewanti-wanti agar ASN menempatkan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti nalar kritis.
“Risiko terbesar muncul ketika manusia menjadi malas berpikir, kehilangan daya analisis, dan menerima informasi dari AI secara mentah tanpa verifikasi serta kebijaksanaan,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa era kuantum mengubah cara publik memaknai kebenaran. Informasi kini sangat bergantung pada konteks, sehingga kebijakan publik tidak bisa lagi dipukul rata (digeneralisasi), tetapi harus memahami realitas lapangan yang beragam.
Di sisi lain, keterhubungan digital yang masif menuntut kewaspadaan tinggi terhadap isu keamanan data. “ASN harus bijak menggunakan teknologi agar tidak melanggar ruang personal masyarakat,” imbuh Rhenald.
Menutup paparan, Rhenald mendorong birokrasi masa depan untuk berani mengambil risiko dalam berinovasi tanpa meninggalkan nilai kemanusiaan. “Saya rasa birokrasi masa depan harus lincah, kolaboratif, dan berani melakukan terobosan,” ujarnya.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut positif pandangan tersebut. Ia menilai materi yang disampaikan sangat relevan dengan upaya daerah dalam melakukan transformasi digital.
“Kita tidak boleh menghindar dari perubahan. Kita harus menghadapinya bersama-sama untuk membangun Banyuwangi ke depan,” pungkas Ipuk. [alr/beq]
