Surabaya (beritajatim.com)– Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau Cak Yebe disambati banyak keluhan warga terkait penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan kondisi Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang sepi pengunjung saat menggelar reses di Kelurahan Wiyung, Rabu (20/6/2026). Forum tersebut dihadiri warga RW 1, 3, 4, dan 5 bersama pengurus RT, RW, Karang Taruna, hingga tokoh masyarakat setempat.
“Saat ini Pemkot Surabaya memang sedang ramai penertiban PKL. Ada 131 ruas jalan yang akan dikembalikan fungsinya menjadi jalan. Karena itu tadi saya sempat observasi ke SWK Wiyung untuk melihat bagaimana ke depan SWK ini bisa bergeliat,” kata Cak Yebe.
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan keresahan soal relokasi PKL yang dianggap belum dibarengi solusi konkret bagi pedagang kecil. Di sisi lain, banyak pedagang SWK mengaku omzet mereka terus menurun akibat minimnya pengunjung.
“Banyak SWK di Surabaya itu hidup segan mati tak mau. Pedagang mengeluh sepi sampai modal Rp400 ribu sehari, pulangnya cuma Rp200 ribu. Akhirnya jualannya sama semua dan banyak yang rugi,” ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.
Dia mengatakan persoalan SWK tidak cukup diselesaikan hanya dengan memindahkan pedagang dari badan jalan. Menurut dia, pemerintah juga harus memikirkan konsep pengembangan agar SWK benar-benar hidup dan menjadi pusat ekonomi warga.
“Kalau ada yang bilang masuk SWK harus bayar jutaan, laporkan ke saya. Tidak ada biaya sewa stan. Yang ada hanya iuran listrik, air dan kebersihan sekitar Rp367 ribu per bulan,” tegasnya.
Keluhan juga datang dari warga terkait pola penertiban PKL yang dianggap belum merata. Warga berharap Satpol PP tidak melakukan penindakan secara tebang pilih terhadap pedagang kecil di Surabaya.
“Saya lihat Satpol PP itu kalau melakukan penertiban terkadang masih tebang pilih. Ada PKL di beberapa titik dibersihkan total, sementara di tempat lain dibiarkan. PKL itu juga perlu solusi supaya tidak kehilangan pekerjaan,” ujar warga RT 02 Wiyung, Aslan.
Menanggapi hal tersebut, Cak Yebe meminta penertiban dilakukan secara adil dan dibarengi solusi yang jelas. Dia juga meminta pemerintah memastikan pemanfaatan ruas jalan setelah penertiban agar PKL tidak kembali berjualan di lokasi yang sama.
“Kalau memang ruas jalan mau dikembalikan ke fungsi jalan, ya semuanya harus ditertibkan. Jangan satu titik dibersihkan, titik lain dibiarkan. Khusus PKL ber-KTP Surabaya, pemerintah kota harus hadir memberi solusi. Jangan hanya menertibkan lalu selesai,” katanya.
Selain membahas PKL dan SWK, warga juga menyampaikan persoalan zonasi sekolah, data desil bantuan sosial, hingga pembangunan fasilitas umum di kawasan Wiyung. Dia memastikan seluruh aspirasi warga akan dibawa ke DPRD Surabaya dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Surabaya.
“Kalau ada yang bisa langsung saya jawab, saya jawab. Kalau harus jadi PR, akan saya perjuangkan dan sampaikan ke pemerintah kota,” pungkasnya.[asg/aje]
