Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol., mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun jaringan kereta api di luar Pulau Jawa. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk memperkuat sistem logistik nasional, mempercepat distribusi hasil sumber daya alam, serta menyediakan transportasi massal yang efisien bagi masyarakat.
Bambang Haryo, yang akrab disapa BHS, menilai kebijakan Presiden Prabowo sejalan dengan visi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. “Langkah ini akan menjadi momentum besar untuk mengurangi ketimpangan infrastruktur antarwilayah,” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
BHS menjelaskan, pembangunan jaringan kereta api di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda dengan total panjang rel mencapai sekitar 7.300 kilometer yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
“Sebagai contoh, di Pulau Sumatera telah dibangun sekitar 2.200 kilometer jalur rel yang digunakan untuk transportasi publik dan logistik massal. Konsep tersebut sebenarnya sudah mengarah pada sistem kereta Trans Sumatera,” jelasnya.
Menurut BHS, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan perlu memprioritaskan kembali proyek pembangunan rel konvensional, khususnya di luar Pulau Jawa, karena manfaat ekonominya yang besar bagi konektivitas antarwilayah. Ia mengusulkan agar jalur Trans Sumatera sepanjang 1.300 kilometer yang belum terealisasi segera disambungkan dari Lampung hingga Aceh.
“Kalau biaya pembangunan rel sekitar Rp40 miliar per kilometer, total kebutuhan dana untuk menyelesaikan proyek Trans Sumatera hanya sekitar Rp52 triliun. Dengan modal sebesar itu, Indonesia bisa punya jaringan kereta strategis untuk logistik nasional,” tegasnya.
Selain rel, BHS juga mendorong pemerintah untuk menambah 100 rangkaian kereta api (rolling stock) dengan nilai investasi sekitar Rp10 triliun. Menurutnya, kombinasi kereta penumpang dan kereta barang tersebut mampu mengangkut jutaan penumpang serta miliaran ton logistik hasil sumber daya alam dan pertanian setiap tahun.
Lebih lanjut, BHS menilai pembangunan jalur Trans Sulawesi sepanjang 1.750 kilometer juga sangat penting. Dengan estimasi biaya di bawah Rp60 triliun, proyek tersebut akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi di enam provinsi di Pulau Sulawesi.
“Kereta api konvensional lebih efektif dan murah untuk mengangkut logistik dalam jumlah besar serta menunjang aktivitas ekonomi wilayah,” tukasnya.
Ia memperkirakan, dengan anggaran tak lebih dari Rp200 triliun, proyek Trans Sumatera dan Trans Sulawesi bisa terealisasi dan memberi manfaat bagi 16 provinsi di dua pulau besar tersebut. “Pertumbuhan ekonomi akan menggeliat karena logistik dan mobilitas masyarakat meningkat. Pemerataan ekonomi pun bisa lebih cepat tercapai,” imbuhnya.
BHS menambahkan, pembangunan jalur kereta di Provinsi Aceh kini menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung infrastruktur pelabuhan dan kawasan industri terintegrasi. Hal ini juga bagian dari strategi Indonesia untuk bersaing dengan Singapura dan Malaysia yang telah lama menguasai jalur logistik di Selat Malaka dan Selat Sunda.
“Dengan potensi pasar Singapura dan Malaysia masing-masing 30 juta TEUS per tahun, serta wacana pembangunan Selat Kra di Thailand, Indonesia harus mengambil peluang itu dengan membangun sistem transportasi kereta di Sumatera,” ujarnya. Sistem ini, kata dia, dapat mengangkut bahan mentah ke industri pengolahan di Sumatera untuk kemudian didistribusikan ke Jawa atau diekspor.
BHS menegaskan, pembangunan kereta konvensional harus menjadi prioritas nasional sebelum melanjutkan proyek kereta cepat antarkota di Pulau Jawa. “Setelah jaringan kereta konvensional di seluruh Indonesia tercukupi, baru kita bicara soal kereta cepat Jakarta–Surabaya bahkan sampai Banyuwangi,” pungkasnya. [tok/beq]
