Surabaya (beritajatim.com) – Aksi penolakan rencana relokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian ke kawasan Tambak Osowilangon (TOW) memanas di DPRD Surabaya setelah paguyuban jagal mendatangi kantor dewan. Mereka menyuarakan keresahan karena kebijakan tersebut dinilai dilakukan tanpa dialog dan berpotensi mengganggu rantai pasok daging di Surabaya.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menyatakan legislatif menerima langsung aspirasi para jagal yang datang menyampaikan keberatan. Dia menyebut persoalan ini muncul karena pihak RPH belum membuka ruang dialog secara menyeluruh dengan mitra-mitranya.
“Ya, jadi hari ini kami menerima aspirasi dari teman-teman jagal yang datang ke kantor untuk menyuarakan keprihatinan terkait relokasi RPH Pegirian ke RPH Osowilangon,” kata Arif Fathoni, Senin (12/1/2025).
Menurut dia, sebagai leading sector, pengelola RPH seharusnya membangun komunikasi terbuka sejak awal agar tidak memicu kegelisahan di lapangan. Tanpa dialog yang sehat, kebijakan publik berisiko memunculkan resistensi dari para pelaku usaha.
“Nah, dalam pertemuan tersebut kami menangkap memang rumah potong hewan selaku leading sector dalam urusan ini belum membuka ruang dialog secara komprehensif dengan mitra-mitranya ini,” ujarnya.
Fathoni menegaskan polemik ini sebenarnya bisa dihindari apabila ruang komunikasi dijalankan sejak awal. Dia meyakini keterbukaan akan menjaga stabilitas ekosistem usaha daging di Surabaya.
“Andai kata RPH itu menunaikan kewajibannya untuk membuka ruang dialog dengan baik, saya pikir tidak ada percikan-percikan ketidakpuasan seperti siang hari ini,” tegasnya.
DPRD Surabaya, lanjut Fathoni, akan memfasilitasi dialog agar tercapai solusi bersama yang tidak merugikan salah satu pihak. Dia menekankan pentingnya menjaga kemitraan antara RPH dan para jagal.
“Intinya terbuka ruang dialog sehingga ada chemistry yang sama antara RPH dengan para mitranya ini sehingga tidak mengganggu rantai pasokan kebutuhan daging di Kota Surabaya dan daerah lain,” tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, para jagal juga meminta DPRD menandatangani aspirasi mereka sebagai bentuk dukungan. Fathoni menegaskan DPRD akan berdiri bersama rakyat dalam memperjuangkan kepentingan publik.
“Kami ini pelayan rakyat, apa pun yang diperjuangkan oleh rakyat tentu harus memiliki napas yang sama dengan apa yang mereka kehendaki,” katanya.
Politisi Golkar ini menambahkan keputusan relokasi merupakan kewenangan eksekutif yang tidak bisa diintervensi DPRD secara langsung. Meski begitu, DPRD akan terus mengawal agar prosesnya berjalan adil dan terbuka.
“Intinya kami menangkap aspirasi para pedagang yang merasa keberatan dan mudah-mudahan bisa ditemukan formula yang happy ending bagi semuanya,” pungkasnya. [asg/kun]
