Rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Daerah Khusus (DK) Jakarta 2024 telah usai. Pasangan Pramono Anung-Rano ‘Doel’ Karno tampil sebagai pemenang, mengantongi dukungan 50,07 persen suara. Pilgub DK Jakarta 2024 yang diikuti diikuti tiga pasangan cagub-cawagub berlangsung sekali putaran.
Pun, Pilgub Jatim 2024 juga diikuti oleh tiga pasangan cagub-cawagub. Hasil rekapitulasi perolehan suara yang digelar KPU Jatim, paslon Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Khofifah-Emil) meraih dukungan sebanyak 58,81 persen.
Pilgub DK Jakarta dan Jatim memiliki makna strategis secara politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Keduanya merupakan provinsi penting di Indonesia selain provinsi lain, seperti Jateng, Jabar, Sumut, Sulsel, Kaltim, dan lainnya.
Dalam perspektif demografi politik, jumlah pemilih Pilgub DK Jakarta sekitar 8 juta jiwa lebih. Jatim dengan 31 juta lebih pemilih. Dari sudut pandang kapasitas ekonomi, besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DK Jakarta sekitar Rp3.200 triliun pada 2023, sedang Jatim di tahun yang sama sekitar Rp2.850 triliun.
Baik DK Jakarta maupun Jatim memiliki model masyarakat heterogen secara kultural. Jakarta adalah miniatur Indonesia, merupakan melting pot berbagai kultur, suku, dan etnis yang ada di Tanah Air. Pun demikian dengan Jatim. Perspektif sosio-kultural, Jatim tak homogen seperti Jateng, misalnya.
Di subkultur Arek Jatim merupakan teritori melting pot berbagai suku dan kultur masyarakat Indonesia. Begitu pun dengan subkultur Pendalungan (Tapal Kuda) dan subkultur Madura Kepulauan memiliki sejumlah titik perbedaan, terutama dari aspek aktivitas sosio-ekonomi kendati keduanya dominan dari Suku Madura.
Empat Model Pilihan Politik
Dalam perspektif teoritik, ada empat model voting atau penentuan pilihan politik seseorang di ranah politik terkait dengan agenda kontestasi politik. Keempat model ini yang paling signifikan di banyak praksis demokrasi elektoral di banyak negara demokrasi. (Andrew Heywood, 2014, Halaman 382)
Apa saja keempat model itu? Pertama, Model Identifikasi Partai. Dalam model inim, voting atau pilihan politik seseorang merupakan manifestasi partisanship. Pemberian suara kepada partai dan atau kandidat tertentu bukan sebuah hasil dari kalkulasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan, personalitas, kampanye, dan pemberitaan media massa maupun media sosial. Dalam konteks ini, ada ikatan psikologis yang kuat antara masyarakat pemilih dengan partai dan atau kandidat yang bertarung di satu kontestasi politik.
Kedua, Model Sosiologis, yakni perilaku voting dan atau penentuan suara seseorang berhubungan dengan keanggotaan kelompok. Pada model ini, pemilih atau pemilik suara cenderung mengadopsi sebuah pola voting yang merefleksikan posisi ekonomi dan sosial dari kelompok di mana mereka menjadi bagiannya. Pembagian dan penentuan suara dari model ini yang paling signifikan merujuk kepada pembagian kelas, gender, etnisitas, agama, dan wilayah.
Ketiga, Model Pilihan Rasional, di mana perilaku voting dari voters yang banyak ditemukan di banyak negara demokrasi, dengan voters melek politik dan melek informasi tinggi, serta ditopang level pendidikan sangat memadai. Voting atau pemberian suara oleh voters dipandang sebagai aksi rasional, dalam pengertian bahwa para pemilih secara individu diyakini menentukan pilihan politik mereka berdasar kepentingan diri secara personal.
Himmelveit (1985) menggambarkan para pemilih rasional sebagai pelaku aktif dalam Model Pilihan Rasional ini. Dalam pengertian, mereka berperilaku seperti para konsumen yang mengekspresikan sebuah pilihan di antara opsi-opsi kebijakan yang tersedia dan atau deretan kandidat yang masuk bursa dalam satu kontestasi politik demokrasi elektoral.
Yang terakhir adalah Model Ideologi Dominan, yakni pilihan politik voters dipengaruhi oleh proses manipulasi dan kontrol ideologis. Secara praktis, model ini agak mirip dengan model Sosiologis. Titik tekan model Ideologi Dominan adalah bagaimana kelompok dan individu menafsirkan posisi mereka bergantung kepada bagaimana ideologi tertentu disampaikan kepadanya melalui pendidikan, oleh pemerintahan, dan terutama oleh media massa.
Dekat vs Kontra Penguasa
Dalam perspektif teoritis, relasi kuasa (power relation) adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lain berdasarkan ideologi tertentu. Power adalah konsep yang kompleks dan abstrak, yang secara nyata dan mempengaruhi kehidupan mereka.
Pilgub merupakan kontestasi politik untuk memperebutkan jabatan politik dan memangku jabatan itu dalam periode waktu tertentu. Parpol jadi pengusung dan pendukung seorang tokoh yang bertarung di pilgub. Selain itu, ada kelompok dan komunitas pendukung tokoh yang terjun di kontestasi politik tersebut.
Fenomena politik menarik dapat kita baca dari Pilgub DK Jakarta 2012, 2017, dan 2024. Di mana calon pasangan cagub-cawagub yang tampil sebagai pemenang tak mendapat dukungan dari penguasa di Pemerintah Pusat. Cagub-cawagub kontra-penguasa dan tak linier partai pengusungnya dengan partai penguasa.
Realitas berbanding terbalik terjadi pada fonemena politik Pilgub Jatim 2013, 2018, dan 2024. Pasangan cagub-cawagub Jatim yang didukung dan atau dekat dengan penguasa existing selalu tampil sebagai pemenang.
Pilgub DK Jakarta 2012 dimenangkan duet Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pilgub DK Jakarta 2012 berlangsung dua putaran. Di putaran kedua, Jokowi-Ahok yang diusung PDIP dan Partai Gerindra unggul atas Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dengan 53,82 persen suara (2.472.130 suara). Fauzi Bowo-Nachrowi (Partai Demokrat dan sejumlah partai lainnya) dengan 46,18 persen suara (2.120.815)
Di putaran pertama, Pilgub DK Jakarta diikuti 6 pasangan cagub-cawagub. Sebanyak 4 pasangan diusung partai dan dua pasangan calon independen.
Keenam pasangan cagub-cawagub di Pilgub DK Jakarta 2021 adalah: Fauzi Bowo (Kader Partai Demokrat) duet dengan Nachrowi Ramli (Kader Partai Demokrat). Lalu Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria (Independen); Jokowi (PDIP)-Basuki Tjahaja Purnama (Kader Partai Gerindra); duet Hidayat Nur Wahid (PKS)-Didik J. Rachbini (Kader PAN); kemudian pasangan independen Faisal Basri Batubara-Biem Triani Benjamin (Anggota DPD RI 2004-2009). Terakhir Alex Noerdin (Kader Partai Golkar)-Nono Sampono (Non–Partai).
Sama dengan Pilgub DK Jakarta 2012, kontestasi pilgub 2017 berlangsung dua putaran. Pada putaran kedua, duet Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung PKS, Partai Gerindra, dan sejumlah partai lain yang berada di luar kekuasaan Presiden Jokowi (PDIP) tampil sebagai the winner vis a vis Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat.
Duet Anies-Sandi memperoleh dukungan 3.240.987 suara (57,96 persen) dan Ahok-Djarot dengan 2.350.366 suara (42,04 persen).
Duet Ahok-Djarot merupakan pasangan yang memperoleh banyak dukungan dari elite politik di pusat kekuasaan. Saat Pilgub DK Jakarta 2017 berlangsung, relasi politik PDIP dengan Presiden Jokowi lagi mesra-mesranya.
Ternyata yang memenangkan pertarungan adalah duet Anies-Sandi yang diusung PKS, Partai Gerindra, dan sejumlah partai lain yang posisi politiknya tak merapat ke rezim Jokowi dan PDIP.
Related dengan fenomena politik Pilgub DK Jakarta 2012 dan 2017, realitas politik serupa terjadi di Pilgub DK Jakarta 2024. Duet Pramono Anung-Rano ‘Doel’ Karno (PDIP) tak di-endorse pusat kekuasaan (Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi).
Partai pengusung Mas Pram-Kang Doel adalah PDIP dan Partai Hanura: Dua partai yang tak merapat ke kekuasaan setelah Pilpres 2024. Kedua partai ini mengusung dan mendukung duet Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.
Duet Ridwan Kamil (Partai Golkar)-Suswono (PKS) diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Di samping semua partai yang mengusung duet Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Ridwan-Suswono juga diusung PKB, Partai NasDem, dan PKS–Tiga partai yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.
Lagi-lagi cagub-cawagub yang diusung partai di luar kekuasaan, partai yang tak merapat kepada kekuasaan, justru yang tampil sebagai pemenang.
Rekapitulasi KPU DK Jakarta menunjukkan hasil sebagai berikut: Duet Ridwan Kamil-Suswono dengan 1.718.160 suara (39,40 persen), Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan 459.230 suara (10,53 persen), dan Pramono Anung-Rano Karno dengan 2.183.239 suara (50,07 persen).
Sebagai kota terbesar di Indonesia dengan positioning Kota Metropolitan, karakter pemilih di kota besar umumnya bersifat independen, rasional, level pendidikannya tinggi, melek politik, dan melek digital. Pemilih dengan ciri-ciri di atas memiliki pendirian politik yang kuat dan kokoh. Mereka tak gampang mengubah pilihan politiknya.
Para pemilih ini berani menentukan pilihan politik mereka secara mandiri dan otonom. Tak gampang dibujuk-rayu dengan berbagai imbalan bersifat pragmatis dan jangka pendek.
Rata-rata level pendidikan warga DK Jakarta di tingkat SLTA. Banyak di antara mereka menyandang gelar sarjana, magister, dan doktor.
Kombinasi antara melek politik, melek digital, sikap politik otonom yang tinggi, dan sikap politik kritis dan rasional yang kuat menjadikan pemilih Jakarta berbeda dengan mayoritas pemilih politik di provinsi lain di Indonesia. Kemungkinan besar, pragmatisme politik di Jakarta lebih rendah dibanding di provinsi lainnya.
Selain itu, hasil Pilgub DK Jakarta kemungkinan besar bakal membuka ruang kompromi politik lebih lebar dalam konteks politik makro nasional. Kompromi antara trilogi kekuasaan politik kekinian yang sedang berkembang di lanskap politik nasional: Kubu Prabowo, kubu Jokowi, dan kubu PDIP.
Jokowi telah dipecat dari PDIP dan menemui Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta tak berselang lama setelah pemecatan itu. Dengan hasil Pilgub DK Jakarta yang dimenangkan calon yang diusung PDIP, apakah kubu Prabowo (Partai Gerindra) bakal condong ke Jokowi ataukah PDIP?
Memenangkan pertarungan Pilgub DK Jakarta memiliki bobot dan makna politik lebih tinggi dibanding menang pilgub di provinsi lain di Indonesia.
Bagaimana dengan potret dan karakter Pilgub Jatim? Dari tiga fenomena politik Pilgub Jatim terakhir (tahun 2013, 2018, dan 2024), pasangan cagub-cawagub yang didukung dan atau diendorse penguasa selalu tampil sebagai pemenang.
Pada Pilgub Jatim 2013, duet Soekarwo-Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang diusung Partai Demokrat dan sejumlah partai lainnya menang atas Bambang DH-Said Abdullah (PDIP), Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (PKB), dan Eggi Sudjana-M Sihat (Independen). Pilgub Jatim 2013 merupakan era terakhir rezim SBY-Budiono. Duet Pakde Karwo-Gus Ipul diusung Partai Demokrat dan di-endorse SBY selaku Ketua Umum partai berlambang Bintang Mercy tersebut.
Hasil Pilgub Jatim 2013 sebagai berikut: Soekarwo-SaifulIah Yusuf dengan 8.195.816 suara atau 47,25 persen, Khofifah-Herman Sumawiredja dengan 6.525.015 suara atau 37,62 persen, Bambang DH-Said Abdullah dengan 2.200.069 suara atau 12,69 persen, dan Eggi Sudjana– M Sihat dengan 422.932 suara atau 2,44 persen.
Jumlah suara sah pada Pilgub Jatim 2013 sebanyak 17.343.832 suara atau 96,91 persen, suara tidak sah dengan 551.977 suara atau 3,09 persen, tingkat partisipasi pemilih 17.895.809 suara atau 59,58 persen.
Setelah melepaskan jabatannya sebagai Menteri Sosial (Mensos), Khofifah terjun di Pilgub Jatim 2018 berpasangan dengan Emil Dardak (Bupati Trenggalek) yang diusung Partai Demokrat, PAN, Partai Golkar, PPP, dan sejumlah partai lainnya. Pola pertarungan pilgub kali ini bersifat head to head. Lawannya adalah duet Gus Ipul-Puti Guntur yang diusung PDIP, PKB, Partai Gerindra, dan PKS.
Hasilnya, Khofifah-Emil Dardak dengan 10.465.218 suara atau 53,55 persen dan Gus Ipul-Puti Guntur dengan 9.076.014 suara atau 46,45 persen. Sekalipun Khofifah-Emil Dardak tak diusung partai penguasa: PDIP, tapi pusat kekuasaan di Jakarta lebih condong merapat dan memberikan dukungan politik kepada Khofifah-Emil Dardak.
Dukungan politik Jokowi lebih smooth dan silent kepada duet Khofifah-Emil Dardak. Hal itu dibuktikan dengan diizinkannya Khofifah melepas jabatan Mensos untuk bertarung di kontestasi Pilgub Jatim 2018 sebagai cagub, sekalipun di titik lainnya ada kader PDIP: Puti Guntur turun sebagai cawagub Jatim berpasangan dengan Gus Ipul.
Bagaimana Pilgub Jatim 2024? Duet Khofifah-Emil Dardak diusung KIM Plus. PDIP dan Partai Hanura mengusung Tri Rismaharini-Gus Hans dan PKB dengan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim.
Dukungan dan endorse politik kepada Khofifah-Emil Dardak dari Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Jokowi sebagai tokoh politik nasional serta mantan Presiden ke-7 RI lebih eksplisit dan terang benderang. Sekalipun Jokowi tak turun lapangan ikut berkampanye seperti di Pilgub Jateng.
Hasilnya, menurut hitung cepat lembaga Poltracking, Khofifah-Emil Dardak dengan 59,22 persen suara, Tri Rismaharini-Gus Hans dengan 31,97 persen suara, dan Luluk Hamidah-Lukmanul Khakim dengan 8,81 persen suara.
Rekapitulasi suara Pilgub Jatim 2024 yang dilaksanakan KPU menunjukkan bahwa duet Khofifah-Emil Dardak tampil sebagai pengumpul suara terbanyak dengan 12.192.165 suara atau 58,80 persen. Dibandingkan dengan raihan suara Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim 2018 dengan 10.465.218 suara, suara dukungan untuk pasangan ini mengalami kenaikan sekitar 1.726.947 suara.
Sedang dua kandidat lainnya: Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim dengan 1.797.332 suara, dan Tri Rismaharini (Risma)-Gus Hans dengan 6.743.095 suara.
“Total suara sah ada 20.732.592. Sementara untuk suara tidak sah sebanyak 1.204.610,” ucap anggota KPU Jatim, Umam. Jumlah pemilih yang memberikan hak suaranya di Pilgub Jatim 2024 sebanyak 21.937.202 suara.
Pilgub Jatim 2024 merupakan laga keempat bagi Khofifah. Dia terjun dan mengikuti kontestasi politik ini pada 2008, 2013, 2018, dan 2024. Khofifah memiliki basis pendukung politik yang sangat loyal: Muslimat NU. Dia menjabat Ketua Umum PP Muslimat NU beberapa periode.
Selain itu, positioning Khofifah di NU–ormas komunitas Islam Tradisional di Indonesia–sangat kuat dan diakui semua kalangan. Aktivisme Khofifah di NU berlangsung sejak muda, jauh sebelum yang bersangkutan terjun di ranah politik praktis. Basis sosiologis dan kultural dari Khofifah warnanya sangat tegas. Sehingga secara sosiologis ada identifikasi sosial yang kuat dengan mayoritas kaum santri di Jatim yang berafiliasi kepada NU.
Melihat sebaran suara dukungan Khofifah di Pilgub Jatim 2024 sangat merata di semua subkultur masyarakat Jatim, baik itu di subkultur Arek, Pendalungan, Mataraman, Pantura, dan Madura Kepulauan, Khofifah-Emil Dardak menang di 36 kabupaten/kota. Duet ini kalah suara vis a vis duet Risma-Gus Hans hanya di Kota Surabaya dan Kota Mojokerto.
Itu maknanya bahwa Khofifah-Emil Dardak merupakan refleksi pilihan rasional dari mayoritas voters di Jatim, baik dari kalangan Santri (Islam), kaum Nasionalis, kalangan priyayi, dan segmen sosial lain masyarakat Jatim.
Sekalipun pernah terjun sebagai aktivis politik di PPP dan PKB, lebih dari 15 tahun terakhir, Khofifah istiqomah meniti karir politik tanpa mengikatkan diri secara formal dengan partai tertentu.
Ormas Muslimat NU adalah organisasi yang dipimpinnya. Anggota Muslimat memiliki loyalitas tinggi kepada Khofifah. Karena itu, dukungan anggota Muslimat NU kepada Khofifah tak pernah kendur.
Keberhasilkan Khofifah memenangkan Pilgub Jatim 2024 sekaligus mencatatkan sejarah penting bahwa dia jadi orang pertama dari komunitas NU yang mampu memangku jabatan Gubernur Jatim sebanyak dua periode: Realitas sosial politik yang lama diekspektasikan kiai, tokoh, dan warga Nahdliyyin.
Ainur Rohim,
Direktur Utama dan Penanggung Jawab beritajatim.com
