Surabaya (beritajatim.com) – Proyek Strategi Nasional (PSN) Reklamasi Waterfront Land yang tengah digadang-gadang di pesisir Surabaya membawa angin segar bagi perkembangan ekonomi kota, namun juga menimbulkan kekhawatiran bagi para nelayan yang berpotensi kehilangan mata pencaharian.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menyoroti nasib para nelayan ini dan mendesak pengembang untuk serius dalam komitmennya memberdayakan warga lokal.
“Kalau dari nelayan yang paling penting adalah komitmen dari PT Granting Jaya untuk memberikan kompensasi,” tegas Aning.
Politisi PKS ini menekankan pentingnya realisasi janji pengembang untuk memastikan dampak reklamasi tidak sampai menciptakan warga miskin baru.
Menurut Aning, dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Surabaya juga ada pembahasan terkait tol SERR (Surabaya Eastern Ring Road) dan JLLT. Pengembangan kawasan pesisir itu dinilai bisa lebih menghidupkan dan menggerakkan roda perekonomian secara maksimal.
Namun, dia mengingatkan Pemkot Surabaya untuk tidak berpangku tangan dan harus mulai memikirkan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul.
“Di situ pesisir timur ada area lindung. Kalau tidak dibuat tanggul, kemudian tidak ada antisipasi terkait drainasenya.Malah akan menjadi banjir yang luar biasa dampaknya di wilayah Surabaya Timur. Belum lagi dampak dari reklamasi ini adalah pendangkalan,” paparnya.
Pendangkalan tersebut, lanjut Aning, akan berdampak pada transportasi laut yang melintasi area tersebut. Oleh karena itu,ia mendesak Pemkot Surabaya untuk menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.
“Pemerintah kota harus mengantisipasi betul terkait dampak negatif yang akan diterima Surabaya. Karena kalau dari sisi aturan, laut itu bukan kewenangan kota. Ada di pusat dan provinsi kewenangannya. Tapi, Surabaya harus mengantisipasi betul dampaknya,” ujarnya.
Aning menegaskan bahwa meskipun ada manfaat ekonomi yang akan dirasakan Surabaya, dampak negatifnya pun harus diantisipasi. Ia berharap Pemkot Surabaya dapat memastikan dampak positif proyek dapat dirasakan, sementara dampak negatifnya dapat dihilangkan.
“Sehingga, dampak positif kita dapat. Negatifnya bisa dihilangkan. Itu kan juga semua perijinannya belum selesai. Jadi pemerintah kota sedari sekarang juga sudah harus bersiap,” pungkasnya. [rio/but]
