Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati mengungkapkan ribuan warga di beberapa wilayah Surabaya hingga saat ini tidak memiliki jamban yang layak.
Aning menyebut kondisi memprihatinkan ini diketahui pembahasan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2023. “Antrian jamban sekitar 8500 permintaan warga Surabaya,” kata Aning di DPRD Surabaya, Kamis (3/11/2022).
[berita-terkait number=”5″ tag=”dprd-surabaya”]
Pihaknya meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya untuk menganggarkan sebanyak 2000 jamban di TA 2023 mendatang. Penganggaran jamban tersebut jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 300 jamban.
Menurutnya, pembangunan jamban tersebut akan disinergikan dengan program instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) komunal milik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) setempat untuk kawasan yang belum punya jamban dan masih membuang langsung ke sungai.
Untuk itu, Aning berharap pengerjaan jamban dengan konsep melibatkan kelompok masyarakat (pokmas) tersebut bisa berjalan dengan profesional, sehingga bisa mengentaskan antrian warga yang tidak memiliki jamban layak. “Dengan konsep melibatkan pokmas diharapkan pekerjaan jamban ini bisa professional, tuntas dan mengentaskan antrian masyarakat yang tidak punya jamban,” pungkasnya.[asg/kun]
