Lamongan (beritajatim.com) – Dosen dan karyawan Universitas Islam Lamongan (Unisla) menggelar demonstrasi di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Lamongan, Senin (19/6/2023). Hal ini dipicu pemblokiran rekening yang membuat mereka tidak menerima gaji selama dua bulan dari Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Islam (YPPTI) Sunan Giri Lamongan yang menaungi Unisla.
Demonstrasi ini diawali longmarch dari kampus Unisla menuju ke Kantor BRI. Mereka juga membawa pengeras suara dan spanduk yang berisikan beberapa tuntutan.
Dekan Fakultas Hukum Unisla, Suisno yang juga korlap aksi ini menyampaikan, demonstrasi yang digelar hari ini adalah tindak lanjut dari dua pertemuan sebelumnya yang tidak membuahkan hasil.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris YPPTI Sunan Giri Lamongan ini juga membenarkan bahwa gaji dosen, tendik (tenaga pendidik) dan karyawan Unisla selama 2 bulan belum terbayarkan. Hal itu imbas dari kebijakan BRI yang tidak memberikan izin atau akses pada rekening YPPTI hingga kini.
“Para dosen, tendik dan karyawan Unisla gajinya belum terbayarkan selama 2 bulan. Sehingga kami menuntut BRI Lamongan segera memberikan akses kepada pengurus (YPPTI) yang baru, yang sudah memiliki legal standing agar bisa mengakses rekening BRI dan bisa membayar gaji dosen, tendik dan karyawan,” kata Suisno, Senin (19/6/2023).
Baca Juga:
Pengurus Dikukuhkan, Segel Rektorat Unisla Lamongan Dibuka
Oleh sebab itu, Suisno menyesalkan sikap BRI yang seakan tak mempertimbangkan nasib dari gaji dosen dan karyawan Unisla yang tertunda. Suisno menilai, BRI justru ebih berpihak kepada pengurus yayasan yang lama (Wardoyo Cs), yang statusnya justru sudah tidak berlaku lagi.
“Hasil pertemuan kami dengan BRI hari ini akan kami tindaklanjuti. Kita ada agenda ke OJK dan ke Kementerian BUMN,” imbuhnya.
Suisno berharap, BRI bisa bersifat adil dan bisa segera menindaklanjuti tuntutan mereka. Pasalnya, sebut Suisno, saat ini Unisla sudah dinaungi oleh YPPTI Sunan Giri baru yang memiliki legal standing, sah dan berkekuatan hukum.
“BRI harus adil. Akses itu adalah suatu kebutuhan bagi kami, karena kami pengurus yang baru sudah sah dan punya legal standing, kami juga punya kekuatan hukum dan AHU. Jadi, kami menuntut agar akses rekening BRI itu bisa dilakukan, supaya kami juga bisa membayarkan hasil temuan LKH,” ungkapnya.
“Alhamdulillah, kegiatan belajar mengajar di Unisla hingga kini masih berjalan normal seperti biasanya, meskipun gaji dosen belum terbayarkan. Dosen-dosen tetap mengajar dengan baik, itu yang harus kita hargai. Namun kegiatan organisasi kemahasiswaan terhenti, kenapa, karena memang uangnya tidak bisa kami cairkan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Saiful Aziz, Pengacara Unisla yang diterjunkan dari LPBH NU menuding bahwa Kepala Cabang BRI Lamongan diduga telah bekerjasama dengan pengurus YPPTI yang lama, yang masa jabatannya telah habis dan tak berlaku lagi per tanggal 2 Mei 2023 lalu.
“Ada indikasi yang diduga bahwa Kepala Cabang BRI itu bekerjasama dengan pengurus intern, yang per 2 Mei kemarin sudah habis masa jabatannya. Juga muncul dugaan lainnya bahwa rekening itu dialihkan ke rekening pribadi. Sehingga kami juga membuat laporan atas adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh YPPTI lama (kubu Wardoyo Cs),” bebernya.
Aziz juga menilai, pihak BRI dan Pengurus YPPTI lama tidak memikirkan nasib 304 orang karyawan, tendik dan dosen Unisla yang gajinya belum terbayarkan selama dua bulan terakhir. Maka, pihaknya berupaya akan melakukan komunikasi dengan komisaris BRI dan Kementerian Keuangan, untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut.
“Saat kita ajak pertemuan dan diplomasi, mereka tetap kekeh dengan argumentasi mereka, dengan pola pikir normatif, tidak memikirkan 304 tendik, karyawan dan dosen yang gajinya belum terbayarkan selama 2 bulan. Rasa kemanusiaan tidak dipertimbangkan. Mereka menjanjikan akan mencairkan dalam waktu dekat, akan tetapi tidak pernah dilakukan,” tandasnya.
Baca Juga:
Unjuk Rasa Mahasiswa Unisla Ditemui 2 PJ Rektor yang Bersengketa
Lebih lanjut, Aziz membeberkan, total anggaran yang dibutuhkan untuk segera dicairkan ini berkisar mencapai Rp 4 miliar. “Perkiraan Rp 4 miliar, tapi itu akan kami kaji lagi dari hasil bukti dan print out yang dilakukan mulai tahun 2017 hingga tanggal 31 Mei 2023,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Cabang BRI Lamongan Adre Wiryawan Hasan yang mendengar tuntutan dari para pendemo itu mengaku jika pihaknya tidak bisa serta merta menuruti tuntutan tersebut.
Pasalnya, menurut Adre, saat ini masih ada dua kubu di jajaran Unisla yang masih bersengketa. Selain itu, sampai saat ini juga belum ada keputusan inkracht, terkait siapa atau kubu mana yang memiliki kewenangan dan dibenarkan secara hukum untuk bisa mengusulkan pembukaan pemblokiran rekening itu.
Ditambahkan Adre, pihak BRI juga sudah berupaya untuk memediasi dan mengundang kedua belah pihak, baik dari pihaj YPPTI Sunan Giri lama maupun yang baru. Akan tetapi, upaya itu tetap berlangsung alot dan tak membuahkan hasil manis.
“Kami menjalankan mekanisme di bank, pemblokiran kami lakukan karena ada permintaan, tentu kami tidak bisa serta merta membuka pemblokiran rekening, kalau masih ada dua kubu yang bersengketa, sehingga kami menyarankan kedua kubu untuk bertemu dan menyepakati. Kalau sudah sepakat tentu kami akan proses sesuai mekanisme,” tuturnya.
Berdasarkan pantauan beritajatim.com, di lapangan saat aksi masih berlangsung, terdapat 5 orang perwakilan dari pihak pendemo yang diterima langsung oleh jajaran dan direksi manajemen BRI. Para perwakilan itu dipersilakan masuk ke salah satu ruang pertemuan, di lantai 2, Kantor Bank BUMN ini.
Sedangkan para peserta aksi yang berada di luar pagar, mereka membubarkan diri setelah sekitar 3 jam berorasi. Mereka mengancam akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka masih saja tak diindahkan. [riq/beq]
