Surabaya (beritajatim.com) – Pada 27 Juli 1996, 26 tahun lalu, suasana Jakarta mencekam. Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diambil alih paksa lewat pertumpahan darah. Peristiwa yang dikenal sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) ini adalah salah satu peristiwa terkelam dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Tak hanya di Jakarta, kantor DPD PDI di Jalan Pandegiling, Surabaya juga diserang oleh oknum massa pada keesokan harinya, 28 Juli 1996.
Orde Baru di bawah Soeharto dinilai mengekang kebebasan demokrasi rakyat Indonesia. Sementara itu, Soerjadi di PDI juga merupakan ‘boneka’ pemerintahan Orde Baru, sehingga warga terutama massa pro-Mega bergolak melawan.
Megawati sebagai Putri Presiden pertama Indonesia, Soekarno kala itu berhasil menjadi pengobar semangat, bahkan ‘ruh’ perjuangan agar Indonesia menjadi negara demokratis.
[berita-terkait number=”5″ tag=”dprd-surabaya”]
Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri mengatakan momentum Kudatuli merupakan suatu pakem bagi seluruh kader PDIP agar tidak melupakan sebuah sejarah besar perjuangan partai.
“Tentunya kami terus belajar dalam konteks tidak boleh melupakan sebuah sejarah. Karena PDIP memiliki sejarah tersendiri berbeda dengan partai lain. PDIP dibangun melalui semangat darah dan air mata,” kata Kaji Ipuk sapaannya usai refleksi peringatan Kudatuli di Kantor DPC PDIP Surabaya, Selasa (27/7/2022) malam.
Kaji Ipuk menyebut peringatan Kudatuli adalah sebuah semangat yang terus berapi-api dalam konteks membantu kemakmuran masyarakat. Supaya generasi penerus mampu memahami keberadaan PDIP sebagai partai yang selalu memperjuangkan kepentingan ‘wong cilik’. “PDIP lahir untuk sebuah pergerakan yang penuh keikhlasan, semangat untuk kepentingan bangsa dan masyarakat,” katanya.
Untuk kader millenial, kata Kaji Ipuk, mereka harus terus belajar bahwa PDIP berbeda dengan partai lainnya. Mereka harus terus belajar pada senior dan pejuang partai agar memahami tentang isi dari makna PDIP.
“Manakala mereka menjadi pemimpin dapat menghargai seluruh kelompok PDIP yang sudah MPP (masa pra pensiun) itu menjadi sebuah guru besar bagi mereka,” ujar anggota Komisi A DPRD Surabaya ini.
Dalam konteks legislatif, Kaji Ipuk juga menegaskan Fraksi PDIP DPRD Surabaya akan terus menjalankan tupoksinya sebagai legislatif untuk membuat kebijakan dan peraturan yang berpihak pada ‘wong cilik’.
“Fraksi PDIP di DPRD Surabaya mereka itu juga menjadi pengikut PDIP, petugas partai yang ada di legislatif. Maka semangat perjuangannya tidak boleh lepas dari tujuan utamanya, yaitu memakmurkan masyarakat, mempertahankan kemerdekaan bangsa, dan harus terus membawa kestabilan bangsa ini,” katanya.
“Dan menjadi sebuah arah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh legislatif dengan tupoksinya membuat kebijakan dan peraturan yang berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.[asg/kun]
