Jember (beritajatim.com) – Kurang lebih 4.300 orang petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur, akhirnya memperoleh jatah pembelian pupuk bersubsidi, setelah pemerintah daerah setempat merevisi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
“Juni-Juli awal, kami ada perbaikan e-RDKK. Data-data yang kurang benar kami koreksi. Dari revisi yang ada, bisa dapat jatah bersubsidi,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Jember Imam Sudarmaji, Minggu (21/7/2024).
Total saat ini di Jember, kurang lebih ada 175 ribu orang petani yang berhak menebus pupuk bersubsidi. Imam mempersilakan petani untuk menebus pupuk tersebut. “Dengan sistem e-Pubers memang petani bersangkutan yang datang (untuk menebus). Bila berhalangan, bisa diwakilkan dengan menyertakan surat keterangan untuk mengambil,” katanya.
“Di kios-kios sudah disosialisasikan, pengambilan dengan menggunakan KTP sudah bisa dilakukan dan itu didokumentasikan, langsung masuk laporan. Ini untuk mengurangi kebocoran-kebocoran pupuk bersubsidi. Bila ada kawasan yang blank spot jaringan internet, bisa ditebus dengan offline,” kata Imam.
Saat ini Jember mendapat jatah 63 ribu ton pupuk urea bersubsidi. Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jawa Timur Jumantoro berharap penambahan alokasi pupuk bersubsidi diikuti kemudahan untuk menebusnya. Sistem yang ribet kadang membuat petani enggan ke kios.
“Kadang mereka dari sawah ke kios, tidak bawa KTP. Telanjur berangkat, lupa bawa KTP. Jadi di awal pada saat alokasi pupuk bersubsidi masih sedikit, petani tidak balik lagi ke kios karena enggan,” kata Jumantoro.
Jumantoro cemburu terhadap kemudahan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), jika dibandingkan penyaluran subsidi pupuk. “Subsidi BBM begitu mudah. Tidak usah foto. Tidak usah pakai KTP. Kebutuhan dipenuhi,” katanya.
“Sementara pupuk dibatasi. Petani masih harus menyerahkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), masih harus bawa KTP asli, masih tanda tangan di HP, masih difoto, Kayak pesakitan,” kata Jumantoro.
“Harapannya, mbok ya gak usah difoto. Pupuk kan tidak mungkin untuk mandi, pasti untuk tanaman. Jadi kami berharap sistem semakin dipermudah, aplikasi semakin mudah, cara penebusannya juga tidak bikin petani ribet,” kata Jumantoro.
Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman mengatakan, prosedur pengambilan pupuk bersubsidi ditetapkan untuk menghindari kebocoran. “Bukannya kami mempersulit petani. Tapi kita memberikan proteksi agar tidak bocor,” katanya. [wir]
