Ringkasan Berita:
- Ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar demonstrasi di Alun-alun Tugu, Kota Malang, pada 21 Oktober 2026 untuk mendesak evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Massa menyoroti kebakaran hutan, kelangkaan BBM, kenaikan harga pangan, penurunan IHSG, serta meminta evaluasi program MBG, KDMP, dan proyek strategis nasional.
- Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu berencana menggelar aksi dengan skala lebih besar pada 28 Oktober 2026 untuk menyuarakan tuntutan terkait kedaulatan rakyat dan berbagai persoalan nasional.
Malang (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar demonstrasi di Alun-alun Tugu, Kota Malang, Rabu (21/10/2026).
Mereka mendesak evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah berbagai persoalan nasional, mulai dari kebakaran hutan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga kondisi perekonomian.
Humas Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Muhammad Arif Ilham, mengatakan aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan isu publik dan kebijakan pemerintah. Menurutnya, berbagai persoalan yang berkembang saat ini membutuhkan perhatian serius agar pemerintah segera melakukan pembenahan.
“Kami fokus mengkampanyekan isu publik yang harapannya permasalahan hari ini tidak hanya membawa serapan permasalahan demokrasi. Tapi kelangkaan BBM, kenaikan harga pangan, IHSG anjlok, kemudian juga program MBG dan KDMP yang perlu dievaluasi. Proyek strategis nasional perlu dibenahi yang akhirnya pemerintah harus berbenah,” kata Ilham.
Selain menyoroti persoalan ekonomi dan kebijakan pemerintah, massa aksi mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan yang terjadi saat ini.
Mereka menilai penanganan bencana perlu dilakukan secara cepat karena kebakaran hutan berpotensi mengancam keselamatan masyarakat, terutama akibat risiko gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Para demonstran juga menyoroti ancaman kerusakan hutan yang semakin luas apabila penanganan kebakaran tidak dilakukan secara optimal. Mereka meminta pemerintah memperkuat koordinasi dan memperbaiki tata kelola penanggulangan bencana, termasuk memastikan lembaga terkait menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab.
“BNPB yang juga seharusnya menanggulangi bencana malah dikorupsi. Kemudian fokus pemerintah dalam memfokuskan tata kelolanya juga harus dibenahi karena sebagian besar pemimpin daerah yang terdampak bencana tersebut justru bersifat condong ataupun diam daripada penyikapan di nasional,” ujar Ilham.
Ilham menjelaskan, demonstrasi di Alun-alun Tugu Kota Malang tersebut tidak hanya diikuti kalangan mahasiswa. Sejumlah elemen masyarakat, termasuk buruh dan petani, turut bergabung untuk menyuarakan tuntutan terkait persoalan nasional dan evaluasi kebijakan pemerintah.
Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat tersebut, menurut Ilham, menjadi bagian dari upaya mendorong perhatian publik terhadap isu-isu yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Aliansi juga berencana melanjutkan aksi dengan skala lebih besar pada 28 Oktober 2026.
“Di tanggal 28 nanti kita akan menyampaikan eskalasi lebih lanjut untuk menyikapi bersama bagaimana menyerukan selamatkan kedaulatan rakyat. Dan juga serukan kedaulatan rakyat untuk mengikuti isu nasional, seperti itu,” ujar Ilham.
Rencana aksi lanjutan tersebut menjadi bagian dari upaya Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu untuk memperluas penyampaian aspirasi mengenai kondisi demokrasi, ekonomi, penanganan bencana, serta evaluasi sejumlah program dan proyek pemerintah. Melalui aksi tersebut, massa berharap pemerintah memberikan respons terhadap berbagai tuntutan yang mereka sampaikan. [luc/suf]
