Rapat Revisi UU TNI di Hotel Mewah, Tokoh Muda NU: Lukai Hati Rakyat!

Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pembina Relawan Gibran BerKopyah (GBK), Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) ikut buka suara terkait rapat yang membahas Revisi Undang-undang TNI yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah secara diam-diam.

“Rapat dilakukan diam-diam di hotel mewah, Fairmount tentunya sangat tidak pantas dilakukan. Ini jelas melukai hati rakyat. Dilakukan secara diam-diam, seolah-olah ada agenda tersembunyi. Pembahasan ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang sedang merasakan himpitan ekonomi di bulan Ramadan ini,” tegas Gus Ubaid, Minggu (16/3/2025)

Gus Ubaid mengaku ikut merasakan bahwa masyarakat sipil di negara ini sangat kecewa dan marah dengan kejadian tersebut. “Menurut kami, memang hakikat dari berharap kepada selain Tuhan YME itu ya kecewa. Di bulan Ramadan ini, kami yakin dan sangat haqqul yakin, doa ummat Islam Indonesia diijabah oleh Allah SWT. Percayalah sudah banyak kisah jika peringatan Allah kepada makhluknya itu nyata,” tuturnya.

Gus Ubaid mengajak ummat tetap tenang seraya berdoa agar kondisi ini segera berlalu dari negeri tercinta Indonesia. “Laa Takhaf (jangan takut), Laa Tahzan (jangan bersedih). Mari kita memohon kepada Allah dengan caraNya mengingatkan para pemangku negara ini agar bekerja dengan adil dan baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk rapat Panja RUU TNI bersama Pemerintah di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025). Mereka menolak dan mengkritik proses RUU TNI yang dinilai tertutup dan minim partisipasi publik.

Wakil Koordinator KontraS Andri Yunus mengatakan, proses pembahasan RUU TNI menunjukkan rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik.

“Secara substansi, RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, agenda revisi UU TNI justru akan melemahkan profesionalisme militer itu sendiri dan sangat berpotensi mengembalikan Dwifungsi TNI di mana militer aktif akan dapat menduduki jabatan-jabatan sipil,” kata Andri dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025). [tok/aje]