Pasuruan (beritajatim.com) – Rapat dinas perdana Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin (3/3/2025) justru mengungkap berbagai persoalan internal yang menghambat kinerja pemerintahan. Mulai dari kekosongan jabatan strategis hingga ketidakmampuan OPD dalam menerjemahkan visi misi kepala daerah menjadi sorotan utama.
Alih-alih menyusun strategi bersama, Wali Kota lebih banyak mengeluhkan minimnya pejabat definitif di sejumlah instansi.
“Ada posisi sekretaris dan kepala bidang yang kosong, bahkan di beberapa kelurahan masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Ini tentu berdampak pada kinerja serta performa organisasi,” ujarnya.
Kekosongan jabatan ini memunculkan pertanyaan besar tentang efektivitas OPD selama ini. Wali Kota pun menegaskan perlunya penyegaran struktur guna meningkatkan manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan Kota Pasuruan.
Tak hanya itu, Adi Wibowo juga menyoroti lemahnya pemahaman beberapa OPD terhadap pohon kinerja (Pokin) dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
“Beberapa perangkat daerah masih belum mampu menerjemahkan pohon kinerja dengan optimal. Padahal, ini bagian penting dalam penyusunan RPJMD,” tambahnya.
Kondisi ini mengindikasikan kelemahan dalam perencanaan dan implementasi program kerja di tingkat OPD. Padahal, Pokin merupakan instrumen kunci untuk memastikan program selaras dengan visi misi kepala daerah.
Di sektor pelayanan publik, Wali Kota juga menyoroti masih adanya permasalahan mendasar seperti parkir dan distribusi air bersih. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan publik harus menjadi prioritas pada 2025.
Namun, janji untuk menghadirkan birokrasi digital serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menuai skeptisisme. Dengan kondisi OPD yang belum solid, realisasi program ambisius ini dinilai masih jauh dari harapan.
Rapat perdana ini justru memunculkan kekhawatiran publik mengenai kesiapan Wali Kota dalam membenahi pemerintahan Kota Pasuruan. Tantangan besar menanti, dan langkah konkret yang lebih jelas diperlukan untuk memastikan efektivitas reformasi birokrasi ke depan. [ada/beq]
