Gresik (beritajatim.com)- Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik menggelar dialog publik membahas strategi kemandirian daerah bersama DPRD bertajuk ‘Smart Budgeting & Smart Revenue: Arah Baru Peningkatan PAD, Kamis (22/1/2026).
Dialog publik tersebut menghadirkan narasumber Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, Wakil Bupati Asluchul Alif, serta Ketua DPRD Gresik M.Syahrul Munir.
Turut hadir Wakil Ketua Ketua Lutfi Dhawan, Mujid Riduan dan Ahmad Nurhamim. Selain itu, hadir pula jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, perwakilan perusahaan, perguruan tinggi serta para kepala desa dari berbagai wilayah di Kota Pudak.
Ketua PWI Gresik Deni Alisetiono mengatakan, melalui dialog publik ini, PWI bersama DPRD menegaskan komitmen untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya soal besarnya anggaran. “Dialog ini bagaimana memastikan setiap satu rupiah anggran yang dialokasikan itu tepat sasaran,” ungkapnya.
Selain pengelolaan anggaran, pemerintah daerah juga dituntut lebih inovatif dan adaptif dalam pendapatan daerah. Kolaborasi dan digitalisasi menjadi langkah penting untuk menghadirkan sumber pendapatan yang berkelanjutan.
“Dialog publik ini adalah sumbangsih kecil dari PWI Gresik. Pers tdak hanya menulis berita tapi juga memberikan solusi dari permasalahan masyarakat dan daerah. Harapannya bisa bermanfaat dalam perumusan kebijakan untuk kesejahteraan,” urainya.
Sementara itu, Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim menuturkan, menekankan pentingnya peran pers dalam mengawal kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan optimalisasi pendapatan daerah. Menurutnya, dialog ini menjadi wujud kolaborasi yang apik PWI dengan stakeholders.
“Harapannya dari dialog ini lahir tawaran kebijakan untuk mendongkar PAD. Karena Gresik sangat potensial sekali, tapi dari sisi fiskal jauh dari yang dimiliki. Potensi itu harus bisa dikapitalisasi sehingga tingkat kemandirian daerah Gresik lebih baik,” tuturnya.
Lutfil Hakim menambahkan, hampir seribu perusahaan berskala besar ada di Gresik, harusnya PAD bisa lebih dari Rp 1,1 triliun. Gresik tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi harus menjadi tuan rumah yang mendapat keuntungan besar bagi kesejahteraan warganya.
“Lebih dari 50 persen dari PDRB Gresik disumbang oleh industri olahan. Sementara PAD hanya bertumpu pada pajak daerah, retribusi, BPHTB saja. Jangan bergantung pada sektor tersebut. Pemerintah daerah bisa menciptakan peluang baru melalui penguatan BUMD, sektor perizinan, dan lainnya,” tegas lulusan Unej ini.
Wabup Gresik Asluchul Alif menyatakan pihaknya terus mendorong penguatan PAD melalui inovasi kebijakan dan optimalisasi potensi lokal. Ia menilai pendekatan smart revenue menjadi strategi penting untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan.
Asluchul Alif berterima kasih atas masukan dan saran untuk peningkatan PAD. Ke depan pihaknya tengah menggenjot sektor pendapatan dari perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). “Di Gresik sangat banyak perusahaan, terutama di kawasan-kawasan industri. PBG menjadi sumber pendapatan yang besar nanti yang akan kita maksimalkan,” paparnya.
Ia mengakui bahwa selama ini Pemkab Gresik masih mengandalkan pajak daerah dalam PAD tahunan. Bahkan tahun 2025, 95,24 persen dari PAD disumbang pajak daerah yang didominasi PBB, BPHTB dan PBJT listrik.
Dalam paparannya, Alif juga mengungkap hasil kajian potensi pajak daerah yang selanjutnya dirumuskan menjadi strategi peningkatan PAD. Antara lain dengan memperluas basis penerimaan. “Mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensial, memperbaiki basis data pajak, dan memperbaiki penilaian,” jelasnya.
Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir menegaskan dukungan legislatif terhadap kebijakan anggaran yang efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Pihaknya menyoroti pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 539 miliar.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada keuangan daerah. Khususnya alokasi pembangunan infrastruktur yang harus dikepras. Oleh karena itu, pihaknya mendorong sektor PAD agar lebih maksimal guna menutupi pengurangan TKD tersebut.
“PAD sangat menjadi concern kami, ini berkaitan dengan pengurangan TKD. Pembangunan daerah pada infrastruktur berkurang. Meskipun begitu, kami dari legislatif meminta agar pemda tidak mengurangi kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Untuk mendongkrak PAD lanjut dia, pihaknya mengajak seluruh stakeholder untuk menjaga iklim investasi yang baik.
“Kalau banyak investasi yang masuk, ekonomi bergerak, tenaga kerja terserap dan sektor pendapatan daerah meningkat. Dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (dny/ted)
