Puluhan Siswa SD di Sidoarjo Mendadak DO, Orang Tua Murka hingga DPRD Turun Tangan

Sidoarjo (beritajatim.com) – Sejumlah pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo mendatangi SDN Candipari 2, Sabtu (16/8/2025). Kedatangan mereka bersama sejumlah wali siswa untuk mempertanyakan kebijakan sekolah yang tiba-tiba menyatakan belasan siswa diberhentikan atau drop out (DO) dari sekolah tersebut.

Ketua PAC PDI Perjuangan Porong, Manunggal, mengatakan pihaknya menerima pengaduan dari wali siswa terkait kebijakan tersebut. “Ada dua sekolah dasar negeri yang memberhentikan secara sepihak puluhan pelajar kelas 1,” kata Manunggal.

Ia merinci, SDN Candipari II memberhentikan 14 siswa, sementara SDN Kesambi I sebanyak 12 siswa. “Proses belajar mengajar sudah berjalan beberapa bulan. Ada apa ini tiba-tiba siswa diberhentikan?” imbuhnya sambil menegaskan laporan sudah diteruskan ke DPC PDI Perjuangan Sidoarjo.

Plt Ketua DPC Sidoarjo Hari Yulianto meneruskan laporan itu kepada Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo. Informasi tersebut langsung ditanggapi dengan sigap. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto bersama Kasipah dan sejumlah koleganya dari lintas fraksi turun ke lokasi untuk menemui pihak sekolah.

Menurut salah seorang wali siswa, alasan pihak sekolah memberhentikan anaknya karena kuota. “Kami wali siswa diundang ke sekolah kemarin. Pihak sekolah menyampaikan anak kami tidak dapat sekolah lagi di sini,” ungkapnya.

Rombongan orang tua siswa dan anggota dewan ditemui para guru, namun kepala sekolah tidak berada di tempat. Dari informasi yang diperoleh, kebijakan tersebut disebut-sebut merupakan arahan dari Dinas Pendidikan.

Kasipah menegaskan Komisi D DPRD Sidoarjo bakal memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan, untuk rapat dengar pendapat. “Kalau alasan batasan kuota, kenapa tidak dari dulu. Para siswa ini sudah diterima, membayar seragam dan sebagainya, tiba-tiba diberhentikan,” tegasnya.

Sebagai solusi sementara, para siswa diminta tetap masuk sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar. “Kami akan kawal persoalan ini,” tambah Kasipah. [isa/ian]