Malang (beritajatim.com) – Dalam momen peringatan Hari Nelayan Nasional yang jatuh pada 6 April 2025 lalu, Prof. Dr. Ir. Edi Susilo, M.S, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya (UB), mengangkat kembali isu lama soal kemiskinan nelayan Indonesia. Meski berada di negeri maritim dengan kekayaan laut yang melimpah, jutaan nelayan masih hidup dalam kondisi serba kekurangan.
Data dari 2019 mencatat setidaknya 14,58 juta nelayan Indonesia tergolong miskin. Menjawab tantangan tersebut, Prof. Edi menawarkan pendekatan baru yang disebut Struktur Sosial Progresif-Integratif (S2PI).
Ia menilai bahwa kegagalan pembangunan kelautan selama ini disebabkan oleh ketidakseimbangan pendekatan. Menurutnya, sektor perikanan terlalu lama didominasi oleh cara pandang ekonomi yang mengabaikan aspek sosial, ekologis, dan spiritual masyarakat pesisir.
“Pembangunan perikanan selama ini cenderung bertumpu pada pendekatan ekonomi, namun sering melupakan aspek sosial masyarakat nelayan itu sendiri,” ujar Prof. Edi saat diwawancarai usai seminar Hari Nelayan di Kampus UB, Selasa (15/4/2025).
Ia menjelaskan, pendekatan ekonomi yang berdiri sendiri justru bisa memperbesar kerusakan lingkungan dan memicu konflik sosial di komunitas pesisir. Karena itu, S2PI dirancang sebagai pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Edi menggarisbawahi bahwa S2PI dibangun atas empat pilar utama: sosial, ekonomi, ekologi, dan nilai-nilai religius. Pendekatan ini bersifat progresif, karena mendorong kemajuan hidup nelayan, dan integratif, karena menekankan pentingnya menjaga kohesi sosial dalam komunitas mereka.
Ia menegaskan, “Kalau ekonomi terus digenjot tapi ekologi rusak, maka kesejahteraan sosial tak akan pernah tercapai. Keseimbangan itu penting.” Sebagai bentuk konkret dari S2PI, ia memperkenalkan konsep adaptor sosial—lembaga yang menjembatani antara kebijakan pemerintah dan kondisi lokal nelayan.
Ia menyebutkan sejumlah bentuk turunan dari konsep ini, seperti Adakonser (Adaptor Konservasi) untuk menjaga ekosistem laut, Adiplas (Adaptor Inti-Plasma) yang memperkuat kemitraan antara industri besar dan nelayan kecil, serta Aderum (Adaptor Ekonomi Rumah Tangga) untuk menguatkan fondasi ekonomi keluarga nelayan.
“Adaptor sosial ini adalah jembatan. Kita tidak bisa menyamaratakan kebijakan nasional tanpa melihat kondisi sosial lokal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Edi mengingatkan bahwa pembangunan sektor kelautan tidak cukup hanya mengalirkan bantuan atau program ekonomi. Menurutnya, yang lebih penting adalah memahami struktur sosial dan kapasitas ruang hidup nelayan. Tanpa itu, pembangunan justru rawan memicu konflik dan ketimpangan antar wilayah.
Dalam refleksi Hari Nelayan Nasional tahun ini, Prof. Edi juga menyoroti pentingnya mengubah cara pandang terhadap nelayan. Ia menilai, nelayan sering kali hanya diposisikan sebagai penerima bantuan atau objek kebijakan, padahal mereka seharusnya menjadi aktor utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan kelautan.
“Nelayan bukan hanya pencari ikan. Mereka adalah penjaga peradaban bahari. Sudah waktunya mereka menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan,” ujarnya tegas.
Ia pun menutup dengan pesan moral yang kuat: pembangunan perikanan dan kelautan tidak boleh lepas dari nilai-nilai amanah dalam menjaga laut secara berkelanjutan. Bagi Edi, laut bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan juga ruang hidup yang menyatu dengan spiritualitas dan budaya nelayan.
“Jika kita lalai menjaga laut, kita tidak hanya merusak sumber daya, tapi juga mengkhianati warisan generasi,” katanya.
Dengan hadirnya konsep Struktur Sosial Progresif-Integratif (S2PI), Prof. Edi berharap nelayan Indonesia bisa bangkit dan maju, meninggalkan posisi marginal menuju kehidupan yang lebih sejahtera, berdaya, dan berdaulat. Sebagaimana ia katakan, “Konsep ini hadir agar nelayan bisa tinggal landas, bukan terus tertinggal di landasan.” (dan/kun)
