Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, berusaha keras agar petani mau beralih menggunakan pupuk organik. Selain melakukan pendampingan, pemerintah juga membantu pengurusan izin edar pupuk organik produksi kelompok tani.
“Kami mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik di 10 Balai Penyuluhan Pertanian atau 31 kecamatan dan mendampingi pembuatan pupuk organik cair. Ada 150 kelompok tani yang telah berproduksi dan sedang proses pengajuan izin edarnya,” kata Bupati Hendy Siswanto, ditulis Selasa (25/10/2022).
Pupuk organik merupakan solusi di tengah kelangkaan pupuk bersubsidi akibat imbas dari kebijakan pengurangan jenis pupuk bersubsidi dan jenis tanaman yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Pemkab juga mendampingi pembuatan pupuk organik cair.
“Kami memberikan edukasi kepada petani dalam setiap kesempatan penyuluhan, pelatihan dan sekolah lapang untuk selalu efisien dan berimbang dalam penggunaan pupuk kimia dan mulai beralih menggunakan pupuk organik,” kata Hendy.
“Kami selalu menganjurkan kepada petani tentang penggunaan atau pemanfaatan pupuk berimbang yang mengandung unsur N,P,K dan organik secara terus- menerus melalui sekolah lapang,” kata Hendy.
Pemkab Jember akan meneruskan pelatihan pembuatan pupuk organik pada 2023, sebagaimana yang sudah dilakukan tahun sebelumnya. “Tahun depan lebih ditekan pembuatan pupuk organik dengan konsep zero waste, seperti pengembangan pupuk organik berbasis magot. Harapannya ke depan petani menjadi lebih mandiri dan dapat mengatasai kesulitan yang berkaitan dengan keterbatasan pupuk subsidi,” kata Hendy.
[berita-terkait number=”2″ tag=”pupuk-jember”]
Pemkab Jember juga mendirikan pabrik pupuk organik. “Konsep pembangunan dan pengembangan pabrik pupuk organik berbasis kelompok tani. Pengolahan limbah organik berupa kotoran hewan, limbah pertanian, dilakukan di kelompok tani, sampai menjadi barang setengah jadi,” kata Hendy.
“Barang setengah jadi ini yang nantinya akan dibeli oleh pabrik pupuk organik, yang kemudian akan dilakukan pengayaan dengan beberapa bahan organik lain maupun agensi hayati yang dibutuhkan dan bersifat spesifik lokasi,” kata Hendy.
Pupuk yang sudah jadi ini kemudian diberikan kepada petani. “Jadi berkembangnya pabrik pupuk organik akan selaras dengan perkembangan kelompok tani,” kata Hendy.
Masalah pupuk memang menjadi isu sejumlah fraksi di DPRD Jember dalam persidangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. “Yang diminta petani adalah tersedianya pupuk murah dan gampang didapat. Eksekutif tidak boleh berdalih adanya penyelundupan atau kemungkinan pasar gelap pupuk subsidi,” kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Sunarsi Khoris.
[berita-terkait number=”2″ tag=”petani-jember”]
“Kalau sudah tahu akan adanya penjualan bebas pupuk subsidi, apa yang akan ditempuh pemkab Jember melalui dinas terkait? Itupun merupakan antisipasi menghadapi krisis global sektor pangan dan energi,” lanjut Khoris.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Indrijati mengatakan, pembangunan pabrik pupuk organik harus disertai pemberdayaan kelompok – kelompok tani. “Perlu dilakukan pemetaan dan data luasan tanam serta perkiraan kebutuhan produksi tanaman sehingga bisa mengurangi resiko over produksi dan jatuhnya harga produk pertanian,” katanya.
Sementara itu, Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya melalui Ahmad Halim mengatakan, petani kesulitan mendapatkan pasokan pupuk untuk pertanian mereka. “Akan lebih tepat, jika APBD kita juga dialokasikan untuk mengatasi kekurangan pupuk tersebut,” katanya. [wir/suf]
